Wacana Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi, Menjaga Subsidi Tepat Sasaran

0
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno,

NARASITODAY.COM -Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mendesak pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diharapkan dapat menghindari keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

“Kami menyambut baik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi, namun penting untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima subsidi tidak merasa resah,” kata Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Komisi VII DPR telah mengusulkan wacana ini sejak tiga tahun lalu, menyusul temuan bahwa penyaluran BBM bersubsidi sering kali tidak tepat sasaran. Eddy mencatat banyak masyarakat yang seharusnya tidak menerima subsidi justru ikut menikmati fasilitas ini.

Baca Juga :  Upaya Tingkatkan Kesadaran Lingkungan, Pemkab Bogor Verifikasi 347 Kampung Ramah Lingkungan

“Alhamdulillah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kami sudah menyuarakan evaluasi subsidi BBM sejak tiga tahun lalu. Data menunjukkan bahwa 80 persen pengguna Pertalite, BBM bersubsidi, adalah masyarakat yang tidak berhak,” ujarnya.

Eddy, politisi Fraksi PAN, berharap pemerintah menyampaikan kebijakan ini dengan satu suara agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. “Informasi yang jelas dan seragam sangat diperlukan untuk menghindari ketidakpastian yang dapat menyebabkan keresahan,” tegasnya.

Eddy menekankan bahwa yang dibatasi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi, bukan volume BBM bersubsidi itu sendiri. Komunikasi yang efektif diperlukan agar masyarakat tidak salah paham dan mengira bahwa seluruh kelompok masyarakat akan mengalami pembatasan.

Baca Juga :  Ribuan Orang Akan Bekumpul di Sukajaya, Masa Keemasan Golkar Bakal Terulang

“Jangan sampai informasi yang simpang siur menyebabkan masyarakat berpikir bahwa akan ada pengurangan volume BBM bersubsidi secara keseluruhan. Hal ini dapat menimbulkan keresahan yang tidak perlu,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi untuk menghindari berkembangnya isu lain seperti kenaikan harga BBM. “Saya mendengar keluhan masyarakat yang layak mendapatkan subsidi. Mereka khawatir akan kenaikan harga BBM yang dapat memperburuk kondisi ekonomi, seperti sulitnya mencari pekerjaan dan naiknya harga barang pokok,” jelasnya.

Pada tahun 2024, kompensasi untuk Jenis BBM Tertentu (JBT-Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP-Pertalite) diperkirakan mencapai Rp163 triliun. Namun, sebanyak 80 persen dari kuota subsidi ini malah dinikmati oleh masyarakat mampu.

Baca Juga :  Siap Hadapi Musim Hujan dan Antisipasi Bencana,  Sekda Ajat Rochmat Jatnika Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana

“Volumenya terus naik setiap tahun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak dikelola secara ketat, pemerintah akan menanggung subsidi yang lebih besar lagi, yang sayangnya tidak tepat sasaran. BBM ini adalah produk impor yang menguras devisa negara dan membebani APBN jika harga minyak dunia naik dan kurs USD terhadap Rupiah menguat,” paparnya.

Eddy mengajak semua pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam menata penyaluran subsidi BBM agar tepat sasaran dan meringankan beban APBN serta devisa negara.***