NARASITODAY.COM – Kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit bagi masyarakat.
Banyak pihak, termasuk Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, menilai bahwa kenaikan ini akan semakin tergerus daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah dan bawah.
Dalam situasi seperti ini, kemewahan yang ditampilkan oleh Selvi Ananda, istri Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dengan gelang mahal senilai ratusan juta rupiah, semakin menambah sorotan publik terhadap ketidakadilan sosial yang ada.
Anwar Abbas dalam pernyataannya menyebutkan bahwa kenaikan PPN ini jelas akan menambah beban bagi masyarakat yang sudah tertekan oleh inflasi dan penurunan daya beli.
“Kenaikan PPN tersebut sudah jelas akan menambah tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan keprihatinannya dengan mengatakan bahwa kebijakan ini dapat membuat kehidupan rakyat semakin sulit dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan PPN tertinggi di ASEAN.
Sementara itu, penampilan Selvi Ananda yang mengenakan gelang mewah di tengah protes terhadap kenaikan PPN ini memicu kontroversi. Banyak netizen mengecam sikapnya yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam sebuah wawancara, Selvi menyatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk menunjukkan kemewahan, tetapi hanya mengenakan aksesori yang telah lama dimilikinya. “Saya menghargai setiap momen dalam hidup dan tidak pernah bermaksud untuk merendahkan siapapun,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut tampaknya tidak meredakan kritik yang datang. Banyak yang berpendapat bahwa tindakan dan gaya hidup para pejabat publik harus mencerminkan kepedulian terhadap rakyat.
“Di saat rakyat menderita akibat kebijakan yang memberatkan, seharusnya para pemimpin menunjukkan solidaritas dan empati,” kata seorang pengamat politik.
Kenaikan PPN ini juga diprediksi akan berdampak pada sektor konsumsi rumah tangga dan dapat memicu inflasi pada barang-barang kebutuhan pokok. Para ekonom memperingatkan bahwa jika daya beli masyarakat terus menurun akibat kebijakan ini, maka akan ada risiko lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
situasi yang semakin memanas antara kebijakan pemerintah dan reaksi publik, banyak yang berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini demi kesejahteraan rakyat. Apakah suara-suara kritis ini akan didengar oleh pemerintah atau justru akan terus terabaikan masih menjadi tanda tanya di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
