NARASITODAY.COM – Sebuah video yang menunjukkan pelajar SMP dipukul saat bertanding basket di Kota Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video tersebut, pelajar yang melakukan pemukulan merupakan anggota tim lawan.
Dalam tayangan yang dilihat detikcom pada Kamis (20/2/2025), pelajar yang memukul berasal dari sebuah sekolah di Cibinong, Kabupaten Bogor, sementara korban adalah pelajar dari SMP negeri di Kota Bogor.
Terlihat dalam video, korban tampak kesakitan setelah dipukul. Insiden tersebut kemudian memicu kericuhan di lokasi pertandingan.
Menanggapi kejadian ini, pihak Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kabupaten Bogor segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti. Mereka telah memanggil pelatih tim yang terlibat.
“Saya langsung menindaklanjuti setelah mendapat laporan dari orang tua. Meskipun ini adalah ranah Perbasi Kota Bogor, kami sudah berusaha dengan memanggil pelatih,” ujar Ketua Perbasi Kabupaten Bogor, Nurunnisa Setiawan, saat dimintai konfirmasi.
Menurutnya, pengurus dari kedua tim serta pihak sekolah telah bertemu untuk mengklarifikasi insiden tersebut.
“Perbasi Kabupaten Bogor sangat menyesalkan kejadian ini karena mencoreng nilai-nilai sportivitas dalam olahraga, terutama dalam bola basket. Olahraga seharusnya menjadi sarana terbaik bagi remaja untuk mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai sportivitas,” tambahnya.
Dia menjelaskan bahwa sanksi atau hukuman akan diserahkan kepada Perbasi Kota Bogor karena lokasi pertandingan berada di wilayah mereka. Menurutnya, penyelesaian kasus ini memerlukan perhatian khusus karena yang terlibat adalah remaja.
“Betul, sanksi berada di ranah Perbasi Kota Bogor. Kami akan menunggu hasil investigasi mereka,” jelasnya.
“Dalam menangani kasus ini, kami akan sangat hati-hati dan tetap berpegang pada kewenangan kami sesuai dengan peraturan organisasi Pengkab Perbasi Kabupaten Bogor serta peraturan lain yang berlaku,” tutupnya.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya masalah terkait distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan yang tidak memenuhi standar. “Sekitar 30 persen makanan yang didistribusikan tidak layak konsumsi. Kami meminta agar dilakukan audit menyeluruh, perbaikan sistem distribusi, atau bahkan pembatalan program,” ucapnya.
“Gerakan ini mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki. Masyarakat sipil akan terus mengawasi dan memastikan bahwa demokrasi tetap berada di jalur yang benar,” tandasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
