NARASITODAY.COM – Penolakan Israelterhadap kunjungan delegasi tingkat tinggi menteri luar negeri dari negara-negara Arab ke Tepi Barat menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk dari Pemerintah Arab Saudi.
Kunjungan tersebut sedianya merupakan bagian dari upaya diplomatik kelompok kontak Arab untuk mendukung proses perdamaian dan bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah.
Dalam konferensi pers bersama yang digelar di Amman, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud, menyebut keputusan Israel sebagai bukti nyata sikap ekstrem dan penolakan terhadap perdamaian.
“Penolakan Israel terhadap kunjungan komite ke Tepi Barat merupakan perwujudan dan penegasan ekstremisme dan penolakannya terhadap segala upaya serius untuk (suatu) jalur damai,” tegas Pangeran Faisal seperti dikutip dari Reuters, Senin (2/6/2025).
Ia menambahkan bahwa tindakan Israel ini justru semakin memperkuat tekad negara-negara Arab untuk meningkatkan tekanan diplomatik melalui komunitas internasional.
“Hal itu memperkuat keinginan kami untuk menggandakan upaya diplomatik kami dalam komunitas internasional untuk menghadapi kesombongan ini,” lanjutnya.
Israel sebelumnya mengumumkan pada Sabtu bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan pertemuan yang direncanakan pada Minggu tersebut untuk berlangsung. Pertemuan itu sejatinya akan dihadiri oleh menteri luar negeri dari Yordania, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Kunjungan Pangeran Faisal ke Tepi Barat sendiri akan menjadi momen bersejarah, mengingat ini merupakan kunjungan pertama pejabat tinggi Saudi ke wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Seorang pejabat Israel menyebut bahwa rencana kunjungan tersebut bertujuan menghadiri apa yang mereka sebut sebagai “pertemuan provokatif” yang dinilai berupaya mendorong terbentuknya negara Palestina.
Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, turut mengecam keputusan Israel tersebut. Ia menyebut tindakan itu sebagai penghalang serius terhadap proses penyelesaian konflik secara adil.
“Ini merupakan contoh lain bagaimana Israel menghancurkan peluang penyelesaian Arab-Israel yang adil dan menyeluruh,” ujarnya.
Sementara itu, komunitas internasional juga merespons perkembangan ini dengan rencana konferensi global yang akan digelar di New York pada 17–20 Juni. Konferensi ini diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, dan akan membahas masalah kenegaraan Palestina, termasuk pengaturan keamanan pascagencatan senjata di Gaza serta rekonstruksi wilayah.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menjelaskan bahwa konferensi tersebut bertujuan memastikan warga Palestina tetap berada di tanah mereka dan mencegah upaya Israel untuk mengusir mereka.
Menanggapi pemblokiran kunjungan, anggota parlemen Arab Israel, Ayman Odeh, mengatakan bahwa tujuan kunjungan delegasi Arab adalah untuk mendukung perdamaian di Gaza, memperkuat posisi Otoritas Palestina, dan mendorong inisiatif Saudi-Prancis dalam membentuk negara Palestina.
Ia juga mengkritik langkah Israel yang dinilai berupaya melemahkan Otoritas Palestina. “Israel memblokir kunjungan menteri luar negeri Arab karena dapat membantu memperkuat Otoritas Palestina,” kata Odeh kepada stasiun televisi Al Arabiya.
Ia menambahkan bahwa inisiatif Saudi-Prancis berpotensi memperluas pengakuan internasional terhadap negara Palestina, sesuatu yang menurutnya bertentangan dengan agenda Pemerintah Israel.
Seiring dengan meningkatnya tekanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah negara Eropa, seruan untuk mendorong solusi dua negara semakin menguat. Skema ini menyerukan pendirian negara Palestina yang merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel.***
