NARASITODAY.COM, CIANJUR- Kepala Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Sugilar mengungkapkan kekecewaannya terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) berupa beras yang dinilai tidak tepat sasaran. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kantor desa pada Jum’at sore, 8 Agustus 2025.
Sugilar menuturkan, dirinya bersama lima kepala desa lainnya mewakili enam kecamatan di Kabupaten Cianjur untuk menghadiri sosialisasi pengelolaan keuangan desa yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Soreang, Bandung, atas undangan DPRD Kabupaten Cianjur.
“Alhamdulillah, Cianjur termasuk kabupaten yang dinilai cukup baik dalam pengelolaan keuangan desa oleh BPK Provinsi Jawa Barat,” ujar Sugilar kepada Wartawan.
Dalam sosialisasi tersebut, kata Sugilar, muncul sejumlah program baru yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, terutama program swasembada pangan yang wajib dilaksanakan oleh semua desa di Indonesia.
“Kami akan berusaha mendukung program-program tersebut melalui perubahan anggaran, khususnya di bidang ketahanan pangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, dana desa selama ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan yang menunjang akses ekonomi warga.
Namun, Sugilar juga menyoroti sistem perencanaan program pusat yang kerap datang mendadak dan tidak sesuai dengan mekanisme musyawarah desa (musdes) yang sudah dirancang di awal tahun.
“Ketika program datang di tengah jalan, kami jadi kebingungan dalam penganggaran. Harapan kami, program dari pusat bisa disampaikan sebelum awal tahun agar bisa masuk ke dalam perencanaan desa,” tuturnya.
Terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Sugilar menekankan bahwa proses rekrutmen pengurus harus melalui mekanisme yang jelas dan sesuai aturan, termasuk ekspos di hadapan BPD. Ia juga menekankan pentingnya uji kelayakan usaha yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan keresahannya terhadap pembagian beras dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Data penerima tidak sesuai, banyak warga yang seharusnya menerima malah tidak, dan sebaliknya. Ini terjadi hampir di semua desa. Kami merasa murka karena datanya tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Sugilar berharap pemerintah pusat melibatkan RT dan RW dalam proses pendataan agar bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
“Kami minta pendampingan dari pusat, agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” pungkasnya.***(ER/Ads)
Editor : Andreas
