Miliki Peran Vital Majukan Demokrasi, KPID Jabar Ingatkan Penyiar Publik Lebih Edukatif Jelang Pilkada Serentak 2024

0

NARASITODAY.COM – elang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Plkada) serentak 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, gencar ingatkan lembaga penyiaran akan pentingnya menjaga netralitasnya. Guna mewujudkan Pilkada yang aman dan lancar di Jawa Barat.

Hal tersebut di ungkapkan dalam Literasi Media, dengan tema ‘Lembaga Penyiaran dan Masa Depan Demokrasi Dalam Pilkada di Jawa Barat Tahun 2024’.Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet mengatakan, lembaga penyiaran memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat.

Tidak hanya itu di ungkapkan Adiyana, lembaga penyiaran juga masih menjadi rujukan referensi utama bagi masyarakat untuk mencari informasi terlebih seputar politik, atas dasar itu pentingnya lembaga penyiaran menjunjung tinggi netralitas, independensi dan berimbang menjadi hal yang harus dilakukan guna mencerdaskan masyarakat.

Baca Juga :  Pj Gubernur Jabar Himbau Warga Pesisir Pantai Harap Waspada Bencana Gelombang Pasang

Lembaga Penyiaran itu mempunyai peran strategis untuk memberikan informasi politik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa belajar tentang politik, terlebih bagi Jawa Barat sebagai Provinsi dengan DPT pada Pemilu kemarin terbesar yang mencapai 35 jt pemilih, dan ini menjadi catatan penting bagi kami lembaga negara dalam interpretasi uu 32 tahun 2002 masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar dan layak,”katanya pada Kamis (15/8/2024).

Saking vitalnya peran Lembaga Penyiaran menurut Adiyana, maju mundurnya sebuah daerah sangat di pengaruhi dari informasi yang diberikan lembaga penyiaran terlebih sebagai referensi dalam tahun politik.

Baca Juga :  Meriah di Kemang, Ulang Tahun Gala Sky Tanpa Kehadiran Keluarga Vanessa Angel

“Bahwa masa depan jabar ditentukan dari masyarakat yang berdaya dalam Demokrasi, masyarakat berdaya itu harus memiliki orientasi politik yang baik,”kata dia.

Ia pun memastikan, pihaknya tidak akan segan menindak jika menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam melakukan siarannya.

“Kami harus memastikan lembaga penyiaran ini menggunakan frekuensi terbatas, yang di kuasai negara untuk kepentingan masyarakat, maka kami harus memastikan hal itu dilakukan,”katanya.

Hal senada pun diungkapkan Anggota DPR RI, Ono Surono, ia menyampaikan bahwa lembaga penyiaran memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk memberikan pemahaman, edukasi dan wawasan bagi masyarakat melalui konten siaran yang di hasilkannya.

Baca Juga :  DINAMIKA PILKADA KABUPATEN BOGOR KERING IDE DAN GAGASAN

“Bahkan survei mengatakan, bahwa rakyat memilih calonnya 77 persen dia melihat media, salah satunya lembaga penyiaran. Jadi ini dunia yang sangat efektif sekali untuk menyampaikan informasi apapun termasuk untuk berbicara tentang politik,”ujarnya.

Meski demikian Ono pun berharap lembaga penyiaran bisa menjunjung independensi dan netralitasnya. Jangan sampai karena kepentingan segelintir kelompok atau elit, lembaga penyiaran menggadaikan segalanya.

“Netralitas dan Posisioningnya sebagai lembaga penyiaran. Jadi kalau yang satunya di kasih jatah yang lainnya juga sama,”katanya.

“Maka dari itu saking pentingnya lembaga penyiaran, lembaga penyiaran ini harus bisa menjaga netralitas dan independensinya guna melahirkan pemimpin berkualitas untuk Jawa barat,”tutupnya.