NARASITODAY.COM, MILAN – Kemarahan publik Filipina terhadap dugaan korupsi proyek pengendalian banjir fiktif memuncak pada Minggu (21/9/2025), ketika ribuan warga turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka.
Aksi yang semula berlangsung damai di Manila berubah menjadi kericuhan setelah terjadi bentrokan antara demonstran muda bertopeng dan aparat kepolisian antihuru-hara.
Menurut keterangan Mayor Hazel Asilo dari kepolisian, sebanyak 72 orang telah diamankan, termasuk 20 anak di bawah umur, dalam dua insiden terpisah. “Masih belum jelas apakah mereka benar-benar bagian dari demonstran atau hanya orang-orang yang ingin membuat keributan,” ujarnya kepada AFP.
Kerusuhan tersebut menyebabkan 39 petugas kepolisian mengalami luka-luka, sementara sebuah truk trailer yang digunakan sebagai barikade dibakar oleh massa. Polisi sempat menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstran, dan sejumlah saksi mata mengklaim melihat aparat melempar batu ke arah massa, meski tuduhan itu dibantah oleh pihak kepolisian.
Aksi protes dimulai sejak pagi hari dengan sekitar 50.000 orang berkumpul di taman kota, menurut laporan pemerintah setempat. Menjelang sore, ribuan lainnya melanjutkan demonstrasi di jalan utama EDSA lokasi bersejarah yang menjadi simbol gerakan People Power tahun 1986 yang menggulingkan Ferdinand Marcos Sr., ayah dari presiden saat ini.
Ketegangan meningkat ketika kelompok muda bertopeng mulai melempar batu dan merusak pos polisi. Salah satu penyelenggara aksi, Renato Reyes, mengaku terkena lemparan batu saat berada di dekat istana kepresidenan.
“Mereka bisa saja provokator, atau memang benar-benar marah dengan apa yang terjadi,” katanya, seraya menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap isu korupsi.
Ketua aliansi kiri Bagong Alyansang Makabayan, Teddy Casino, menegaskan bahwa tuntutan masyarakat bukan hanya soal pengembalian dana, tetapi juga penegakan hukum terhadap para pelaku.
“Korupsi membutuhkan rakyat untuk turun ke jalan dan menyuarakan kemarahan agar pemerintah benar-benar bekerja,” tegasnya.
Aksi tersebut turut dihadiri sejumlah politisi dan mendapat dukungan dari Gereja Katolik yang berpengaruh. Banyak keluarga ikut serta, memperkuat kesan bahwa gerakan ini merupakan suara rakyat lintas generasi. Manuel Dela Cerna, warga berusia 58 tahun yang pernah ikut gerakan People Power, menyatakan bahwa isu ini melampaui kepentingan politik.
“Ini bukan partisan. Mereka menguras uang rakyat sementara warga menderita banjir, rumah hanyut, sementara pejabat naik jet pribadi dan tinggal di rumah mewah,” ujarnya.
Skandal proyek banjir fiktif mencuat setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu, menyusul banjir mematikan yang melanda sejumlah wilayah. Dalam pernyataannya pekan lalu, Marcos menyatakan, “Saya sama sekali tidak menyalahkan orang-orang untuk memprotes.”
Departemen Keuangan Filipina memperkirakan kerugian negara akibat skandal ini mencapai 118,5 miliar peso atau sekitar US$2 miliar selama periode 2023–2025. Namun, Greenpeace memperkirakan angka sebenarnya bisa jauh lebih besar, mendekati US$18 miliar atau sekitar Rp297 triliun.
Awal bulan ini, seorang pemilik perusahaan konstruksi mengungkap bahwa hampir 30 anggota parlemen dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) diduga menerima suap terkait proyek tersebut.
Dampak skandal ini juga mengguncang parlemen, dengan Ketua DPR Martin Romualdez sepupu Presiden Marcos mengundurkan diri seiring dimulainya penyelidikan resmi.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
