NARASITODAY.COM, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pemindahan sekitar 200 anggota Garda Nasional California yang telah difederalisasi dari Los Angeles ke Portland, Oregon.
Pentagon mengumumkan langkah tersebut pada Minggu (5/10/2025), meskipun pemerintah negara bagian California dan Oregon telah mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan pengerahan tersebut.
Seorang hakim federal mengeluarkan putusan sementara pada Sabtu malam yang melarang pengerahan 200 anggota Garda Nasional Oregon ke Portland, dengan alasan tidak terdapat cukup bukti bahwa demonstrasi terbaru di kota tersebut membutuhkan kehadiran militer.
Dalam pernyataan resmi, Pentagon menyebut bahwa pasukan yang dikirim akan “mendukung lembaga imigrasi AS (ICE) dan petugas federal lainnya dalam melaksanakan tugas resmi, termasuk penegakan hukum federal serta perlindungan properti pemerintah.”
Garda Nasional merupakan pasukan milisi negara bagian yang biasanya berada di bawah kendali gubernur, kecuali jika difederalisasi oleh pemerintah pusat. Gubernur California Gavin Newsom menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap keputusan Trump, meski mengakui bahwa pasukan tersebut “sudah dalam perjalanan ke sana.”
Pada Minggu malam, California secara resmi bergabung dalam gugatan yang diajukan Oregon untuk memblokir pengerahan pasukan dari kedua negara bagian.
“Ini adalah penyalahgunaan hukum dan kekuasaan yang mencengangkan. Pemerintahan Trump secara terang-terangan menyerang supremasi hukum itu sendiri,” ujar Newsom melalui platform X, sambil memperkirakan bahwa total pasukan yang akan dikirim mencapai 300 orang.
Menanggapi perbedaan jumlah antara pernyataan Pentagon dan Newsom, juru bicara gubernur California menjelaskan bahwa 300 pasukan akan dikirim ke Portland, dengan 200 di antaranya telah diberangkatkan.
Sebelumnya, pada 2 September, seorang hakim federal telah melarang penggunaan pasukan federal di California untuk memberantas kejahatan, namun putusan tersebut saat ini ditangguhkan karena masih dalam proses banding. Dengan demikian, pasukan yang dikirim ke Oregon tetap berada di bawah komando federal.
Penolakan dari Pemerintah Daerah dan Kritik terhadap Langkah Trump
Pengerahan pasukan ke Oregon menambah daftar penggunaan militer oleh Presiden Trump selama masa jabatan keduanya, termasuk penempatan pasukan di perbatasan AS-Meksiko dan operasi melawan penyelundupan narkoba di lepas pantai Venezuela.
Pasukan Garda Nasional juga telah dikerahkan ke Los Angeles dan Washington, D.C., sementara Trump menyatakan kesiapannya untuk mengirim pasukan ke kota-kota lain meski mendapat penolakan dari pemerintah daerah.
Pemerintah Oregon menuduh Trump membesar-besarkan ancaman dari demonstrasi terkait kebijakan imigrasi untuk membenarkan pengambilalihan kendali atas unit Garda Nasional secara ilegal.
Dalam gugatan yang diajukan, Oregon menyatakan bahwa langkah tersebut melanggar sejumlah undang-undang federal dan hak kedaulatan negara bagian dalam menegakkan hukum terhadap warganya sendiri.
Jaksa Agung California Rob Bonta menyampaikan harapan agar pengadilan segera mengeluarkan perintah penghentian pengerahan pada Minggu malam.
Berbicara dari Gedung Putih di hari yang sama, Trump kembali menyebut Portland sebagai kota yang dikuasai oleh “agitator dan pemberontak.” Namun, Hakim Distrik AS Karin Immergut, yang ditunjuk oleh Trump pada masa jabatan pertamanya, menegaskan bahwa meskipun presiden memiliki kewenangan luas dalam urusan militer, ia tetap harus mempertimbangkan fakta di lapangan.
“Jika argumen hukum presiden diterima, maka ia bisa mengirim pasukan militer ke mana saja dan kapan saja, sehingga berisiko mengaburkan batas antara kekuasaan sipil dan militer federal yang pada akhirnya merugikan bangsa ini,” tulis Immergut dalam putusannya.
Trump mengaku tidak mengetahui siapa hakim yang mengeluarkan keputusan tersebut dan menyalahkan pihak yang merekomendasikan penunjukan hakim itu. “Hakim itu seharusnya malu,” ujarnya, sambil keliru menyebut gender Immergut yang merupakan perempuan.
Pemerintah federal telah mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan mengacu pada preseden Mahkamah Agung dua abad lalu yang menyatakan bahwa presiden memiliki kewenangan untuk memanggil Garda Nasional.
Sementara itu, Gubernur Illinois JB Pritzker dari Partai Demokrat mengungkapkan melalui media sosial bahwa Trump juga tengah merencanakan pengerahan 300 pasukan Garda Nasional ke Chicago tanpa persetujuan dari pemerintah negara bagian.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
