NARASITODAY.COM, PARIS — Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan tidak akan mengundurkan diri meski pemerintahannya kembali berada di ujung tanduk akibat dua mosi tidak percaya yang diajukan pada Senin (13/10/2025).
Ketegangan politik ini muncul di tengah krisis terburuk dalam beberapa dekade, saat parlemen yang terpecah menjadi tiga blok ideologis terus gagal mencapai konsensus atas anggaran pengurangan defisit.
Dalam dua tahun terakhir, Macron telah mengganti lima perdana menteri, mencerminkan ketidakstabilan pemerintahan minoritas yang terus berjuang meloloskan kebijakan fiskal. Seruan dari berbagai pihak agar Macron menggelar pemilu legislatif atau mundur dari jabatannya ditolak mentah-mentah oleh sang presiden.
Saat menghadiri pertemuan internasional di Mesir terkait konflik Gaza, Macron menyampaikan sikap tegas terhadap lawan politiknya. Ia menyalahkan mereka atas kekacauan politik yang terjadi dan menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masa jabatan hingga 2027.
“Saya memastikan kesinambungan dan stabilitas, dan saya akan terus melakukannya,” ujar Macron. Ia juga mengingatkan publik bahwa mandat presiden adalah untuk “melayani, melayani, dan melayani”.
Pada Jumat (10/10/2025), Macron kembali menunjuk Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri, hanya beberapa hari setelah Lecornu mengundurkan diri. Kabinet baru diumumkan pada Minggu malam, dengan sebagian besar posisi tetap dipertahankan. Lecornu berjanji akan menghadirkan “pembaruan dan keberagaman” dalam susunan menteri.
Namun, ancaman terhadap pemerintahan baru langsung muncul. Partai sayap kiri France Unbowed (LFI) dan partai kanan ekstrem National Rally (RN) mengajukan mosi tidak percaya.
Lecornu diperkirakan akan menghadapi pemungutan suara pada Kamis (16/10/2025), dan belum jelas apakah ia memiliki dukungan cukup untuk bertahan. Dukungan dari Partai Sosialis menjadi krusial, namun mereka masih mempertimbangkan sikap mereka.
Partai Sosialis menuntut pencabutan reformasi pensiun dan pengenaan pajak bagi miliarder, tuntutan yang ditolak oleh kubu kanan. “Tidak akan ada kecaman jika perdana menteri berkomitmen untuk mencabut Pasal 49.3 dan menangguhkan reformasi pensiun,” kata anggota parlemen Sosialis Philippe Brun, mengacu pada mekanisme konstitusional yang memungkinkan pengesahan undang-undang tanpa pemungutan suara.
Lecornu, yang sebelumnya hanya menjabat selama 27 hari, tidak menutup kemungkinan untuk mundur lagi jika gagal menjalankan tugasnya. Sementara itu, Presiden RN Jordan Bardella menyatakan di TF1 TV bahwa ia tidak keberatan mendukung mosi dari kubu kiri.
“Saya bukan seorang sektarian … Saya percaya bahwa kepentingan Prancis saat ini adalah memastikan bahwa Emmanuel Macron dihentikan,” ujarnya.
Kabinet baru dijadwalkan menggelar pertemuan perdana pada Senin sore dan harus menyampaikan rancangan anggaran paling lambat Rabu (15/10/2025). Prancis saat ini memiliki defisit terbesar di zona euro, dan Macron telah menunjuk beberapa perdana menteri untuk mengesahkan anggaran yang telah dipangkas.
Michel Barnier, perdana menteri pertama yang mencoba meloloskan anggaran 2025, digulingkan oleh parlemen pada Desember lalu. Francois Bayrou, penggantinya, berhasil meloloskan anggaran tersebut, namun kemudian juga digulingkan karena usulan anggaran 2026.
“Kekuatan politik yang memutuskan untuk menentang Francois Bayrou dan kekuatan politik yang berusaha menggoyahkan Sebastien Lecornu sepenuhnya bertanggung jawab atas kekacauan ini,” tegas Macron.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
