NARASITODAY.COM, WASHINGTON – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin (17/11/2025) mengadopsi resolusi krusial yang digagas oleh Amerika Serikat (AS), memberikan payung legitimasi internasional bagi rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza dan membentuk pasukan stabilisasi di wilayah kantong Palestina tersebut.
Resolusi ini hadir sebagai pilar penopang, meskipun Israel dan kelompok militan Hamas telah menyepakati fase pertama dari rencana 20 poin Trump bulan lalu, yang mencakup gencatan senjata dalam perang dua tahun terakhir dan pembebasan sandera.
Pengesahan PBB dinilai vital untuk meyakinkan negara-negara lain agar mengirimkan pasukan dan memberi otoritas pada badan pemerintahan transisional yang akan mengawasi Gaza pasca-perang.
️Mekanisme Transisi dan Prospek Palestina
Inti dari resolusi ini adalah izin bagi negara anggota untuk berpartisipasi dalam Board of Peace yang dipimpin AS. Otoritas transisional ini akan mengawasi rekonstruksi Gaza dan pemulihan ekonominya.
Lebih lanjut, resolusi ini secara eksplisit mengotorisasi pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk melaksanakan proses demiliterisasi Gaza, termasuk pengumpulan senjata dan penghancuran infrastruktur militer.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, berbicara dengan nada optimisme, menggambarkan resolusi tersebut sebagai kesempatan bersejarah.
“Resolusi ini menyediakan jalur menuju penentuan nasib sendiri bagi Palestina, di mana roket akan berganti dengan ranting zaitun dan membuka peluang tercapainya horizon politik baru,” ujar Waltz di hadapan DK PBB sebelum pemungutan suara. Ia menambahkan, “Resolusi ini membongkar cengkeraman Hamas dan memastikan Gaza bangkit bebas dari bayang-bayang teror, lebih makmur dan aman.”
Resolusi ini juga memantik sorotan karena memuat rujukan mengenai kemungkinan terbentuknya negara Palestina di masa depan. Naskah tersebut menyatakan bahwa “kondisi mungkin akan tercipta bagi jalur menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” setelah Otoritas Palestina menjalankan program reformasi dan rekonstruksi Gaza menunjukkan kemajuan signifikan.
“Amerika Serikat akan membentuk dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati horizon politik demi koeksistensi yang damai dan sejahtera,” tulis dokumen tersebut.
Penolakan Hamas dan Tantangan Israel
Di sisi lain, resolusi ini langsung memicu penolakan keras dari Hamas, yang menggarisbawahi tantangan besar yang akan dihadapi pasukan stabilisasi internasional.
Hamas dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan melucuti senjata, menyebut perjuangan mereka terhadap Israel sebagai “perlawanan yang sah.” Hal ini berpotensi memicu bentrokan dengan pasukan internasional yang diizinkan masuk berdasarkan resolusi tersebut.
“Resolusi ini memberlakukan mekanisme perwalian internasional atas Jalur Gaza, yang ditolak rakyat dan faksi-faksi kami,” demikian pernyataan Hamas setelah resolusi disahkan.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mendapat tekanan dari kubu sayap kanan dalam pemerintahannya, menegaskan penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina. Ia berkomitmen untuk mendemiliterisasi Gaza “dengan cara mudah atau cara sulit.”
Dukungan Kunci dan Dinamika DK PBB
Dalam sebuah perkembangan yang disorot oleh para diplomat, resolusi tersebut berhasil lolos setelah Rusia dan China memilih untuk abstain, padahal Rusia, pemegang hak veto, sebelumnya mengisyaratkan akan menolak.
Para diplomat mengungkapkan bahwa dukungan dari Otoritas Palestina minggu lalu menjadi faktor kunci yang mencegah penggunaan veto oleh Rusia, memberikan dorongan politik yang diperlukan. Otoritas Palestina sendiri menyambut baik resolusi tersebut dan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam implementasinya.
Resolusi ini kini menandai babak baru yang kompleks di Gaza, di mana harapan akan stabilisasi internasional berhadapan langsung dengan komitmen kuat Hamas untuk mempertahankan persenjataannya.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
