NARASITODAY.COM, JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta melontarkan pernyataan keras terkait situasi keamanan di negaranya pasca gelombang unjuk rasa yang terjadi baru-baru ini.
Dalam konferensi pers pada Kamis (22/1/2026), Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menuding adanya “tangan asing” yang sengaja menciptakan kekacauan untuk menggulingkan pemerintahan sah melalui skenario kerusuhan berdarah.
Boroujerdi menjelaskan, protes yang bermula di Grand Bazaar Tehran pada akhir Desember 2025 sejatinya merupakan aksi damai pelaku usaha terkait tekanan ekonomi dan fluktuasi mata uang.
“Iran menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara konstitusional,” tegasnya. Namun, aksi tersebut disebut segera “dibajak” pihak tertentu dengan tujuan menciptakan instabilitas nasional.
Ketegangan meningkat pada pekan pertama Januari 2026. Kedubes mengungkapkan aparat kepolisian diterjunkan tanpa senjata api, sehingga korban jiwa justru banyak berasal dari pihak keamanan yang diserang perusuh bersenjata. “Aparat telah menggunakan kesabaran meski menghadapi provokasi kekerasan yang sistematis,” ujar Boroujerdi.
Lebih lanjut, Iran menuding keterlibatan badan intelijen asing. Berdasarkan hasil penyadapan komunikasi, Kedubes mengklaim adanya instruksi langsung dari Mossad dan CIA kepada sel-sel di dalam negeri untuk melakukan penyerangan.
“Strategi mereka adalah menciptakan korban jiwa semaksimal mungkin agar Iran dapat dituduh sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ini menjadi alasan yang dianggap sah bagi pihak luar untuk melakukan penyerangan terhadap negara kami,” tegas Boroujerdi.
Kedubes memaparkan data forensik yang mencatat 3.117 jiwa menjadi korban, dengan 2.427 di antaranya disebut sebagai mati syahid, terdiri dari aparat keamanan dan warga sipil. Iran membantah narasi aparat brutal, dan justru menuding kelompok teroris terlatih melakukan aksi keji seperti pembakaran fasilitas umum hingga pembunuhan warga.
Sebagai langkah tegas, pemerintah membatasi akses internet sejak 10 Januari 2026. Kebijakan ini diklaim efektif memutus kontak antara aktor teroris luar negeri dengan sel-sel perusuh. Puncaknya, pada 12 Januari jutaan masyarakat Iran turun ke jalan mendukung kedaulatan negara dan menolak intervensi asing.
Situasi ini memicu kecaman dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Presiden Donald Trump mengecam tindakan pemerintah Iran yang dinilai represif terhadap demonstran sipil. AS menuding Teheran menggunakan kekuatan mematikan untuk membungkam aspirasi rakyat dan menuntut pemulihan penuh akses informasi serta hak asasi manusia.
Senada dengan AS, para pemimpin Uni Eropa menyuarakan keprihatinan mendalam atas laporan kekerasan aparat. Mereka mendesak penyelidikan independen terhadap jatuhnya ribuan korban jiwa dan mengancam menjatuhkan sanksi tambahan jika tindakan keras berlanjut. “Hak untuk berunjuk rasa secara damai adalah pilar demokrasi yang tidak boleh dibalas dengan persenjataan militer,” tegas pernyataan Uni Eropa.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
