NARASITODAY.COM, WASHINGTON – Sebuah dokumen rahasia yang bocor dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memicu kegaduhan di Capitol Hill. Rancangan kesepakatan nuklir sipil antara AS dan Arab Saudi dinilai tidak memiliki pagar pengaman paling ketat seperti yang sebelumnya didorong oleh para legislator Partai Demokrat. Hal itu terungkap dalam surat Departemen Luar Negeri AS yang dikirim kepada salah satu senator.
Melansir laporan Reuters, Rabu (20/05/2026), pemerintahan Presiden AS Donald Trump sejak tahun lalu memang tengah mengejar kesepakatan nuklir sipil dengan Arab Saudi. Langkah ini diambil demi mendorong industri domestik AS sekaligus memperkuat hubungan diplomatik dengan sekutu kuatnya di Timur Tengah tersebut.
Bayang-Bayang Ambisi Senjata Nuklir
Isu ini menyoroti kekhawatiran mendalam para pakar nonproliferasi global. Di balik kesepakatan bisnis bernilai miliaran dolar ini, ada kecemasan yang nyata.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman, sang penguasa de facto Arab Saudi, pernah melontarkan pernyataan yang membunyikan alarm bahaya yaitu Riyadh tidak akan ragu untuk mengembangkan senjata nuklir jika rival regional utamanya, Iran, melakukan hal yang sama.
Melihat risiko tersebut, belasan legislator Demokrat AS menyurati Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada Maret lalu. Mereka mendesak Rubio agar menerapkan protokol PBB yang memberikan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) kewenangan luas, termasuk hak melakukan inspeksi mendadak di lokasi rahasia.
Para legislator juga meminta Rubio memperjuangkan “gold standard” sebuah komitmen sukarela nonproliferasi super ketat yang pernah disepakati Uni Emirat Arab (UEA) pada 2009, yang secara mutlak melarang pengayaan uranium dan pemrosesan ulang limbah nuklir.
Namun, surat Departemen Luar Negeri AS tertanggal 18 Mei kepada Senator Demokrat Edward Markey menunjukkan kenyataan sebaliknya. Surat tersebut sama sekali tidak menyebutkan kata “gold standard”. Alih-alih pengawasan ketat, kesepakatan itu hanya mewajibkan Washington dan Riyadh menyusun “perjanjian pengamanan bilateral” yang jauh lebih ringan.
Paul Guaglianone, pejabat senior urusan legislatif di Departemen Luar Negeri AS, mengonfirmasi dalam suratnya kepada Markey bahwa kesepakatan itu kini sedang dalam “tinjauan akhir” sebelum ditandatangani oleh Presiden Trump.
Kesepakatan itu, “meletakkan fondasi hukum bagi kemitraan nuklir sipil bernilai miliaran dolar selama puluhan tahun antara kedua negara, yang mendorong sejumlah prioritas ekonomi dan strategis.” tulis Guaglianone.
Gedung Putih sendiri memilih bungkam saat ditanya mengenai kapan Trump akan menandatangani kesepakatan ini atau bagaimana keselamatan akan dijamin. Mereka hanya merujuk pada pernyataan Menteri Energi Chris Wright pada November lalu yang menyebut kesepakatan itu memiliki “komitmen kuat terhadap nonproliferasi.”
Respons keras langsung datang dari Senator Edward Markey. Ia menilai pemerintahan Trump saat ini tengah mempertaruhkan masa depan global demi kepentingan jangka pendek.
“Trump memberikan teknologi nuklir kepada Arab Saudi yang ingin memiliki senjata nuklir tanpa pengamanan terkuat, teknologi yang sama yang membuat pemerintahan Trump sampai berperang urat syaraf dengan Iran,” kata Markey dalam pernyataan resminya.
Senada dengan Markey, Henry Sokolski, direktur eksekutif Nonproliferation Policy Education Center, mengingatkan bahwa reaktor nuklir adalah komitmen jangka panjang yang berbahaya jika tanpa pengawasan ketat.
“Jika Anda membiarkan sebuah negara membuat bahan bakar nuklir, Anda harus berharap mereka akan menjadi teman Anda selamanya,” ujarnya mengingatkan.
Setelah Trump menandatangani kesepakatan ini dan mengirimkannya ke Kongres, Senat dan DPR AS hanya memiliki waktu 90 hari untuk mengeluarkan resolusi penolakan. Jika waktu tersebut lewat tanpa ada penolakan, kesepakatan otomatis berlaku, dan AS akan resmi membagikan teknologi tenaga nuklirnya ke Arab Saudi.
Perbandingan Standar Pengamanan Nuklir (Gold Standard vs Draft AS-Saudi)
| Aspek Pengamanan | Gold Standard (contoh: UEA 2009) | Draft Kesepakatan AS-Saudi (menurut surat) |
| Pengayaan uranium | Dilarang | Tidak disebut |
| Pemrosesan ulang limbah | Dilarang | Tidak disebut |
| Protokol tambahan IAEA (inspeksi mendadak) | Diupayakan / didorong | Tidak diwajibkan |
| Sistem pengawasan | IAEA luas dan ketat | “Bilateral safeguards agreement” |
| Risiko proliferasi senjata | Lebih rendah | Dinilai lebih tinggi |
| Status dokumen | Pernah diterapkan (UEA) | Dalam final review sebelum ditandatangani |
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
