NARASITODAY.COM, EKUADOR – Pemerintah Ekuador menetapkan status darurat nasional selama 60 hari sebagai respons atas gelombang demonstrasi besar-besaran yang melanda negara tersebut. Langkah ini diumumkan langsung oleh Presiden Daniel Noboa, menyusul kemarahan publik atas pencabutan subsidi solar secara mendadak pada pekan sebelumnya.
Mengutip laporan Fox News, keputusan tersebut mencakup seluruh 24 provinsi di Ekuador dan disebut sebagai respons terhadap “kerusuhan internal yang parah.” Pemerintah mengerahkan angkatan bersenjata dan kepolisian nasional ke berbagai kota untuk menjaga ketertiban.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ekuador menyampaikan bahwa pengerahan pasukan bertujuan untuk menjaga kelancaran layanan publik serta memastikan masyarakat tetap dapat bergerak bebas.
“Deklarasi ini tidak membatasi pergerakan publik atau memberlakukan jam malam, tetapi menangguhkan hak atas kebebasan berkumpul setiap saat untuk setiap pertemuan yang bertujuan mengganggu layanan publik dan menghambat hak serta kebebasan penduduk lainnya,” jelas pihak kedutaan.
Kebijakan penghapusan subsidi solar mulai berlaku pada Sabtu lalu. Pemerintah menyatakan bahwa dana yang sebelumnya dialokasikan untuk subsidi akan dialihkan ke program sosial guna mengurangi beban fiskal negara.
“Selama beberapa dekade, subsidi solar membebani anggaran negara sebesar US$1,1 miliar (sekitar Rp 18 triliun), tanpa benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkannya,” tulis pemerintah melalui platform X.
Kebijakan ini menyebabkan lonjakan harga solar dari US$1,80 menjadi US$2,80 per galon dalam waktu semalam. Langkah tersebut mengakhiri kebijakan subsidi yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan sebelumnya gagal diterapkan karena penolakan publik.
Rekaman dari media menunjukkan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan di ibu kota Quito. Massa dilaporkan merusak pagar dan penghalang, sementara polisi membalas dengan tembakan gas air mata.
Warga Ekuador mengkhawatirkan dampak langsung dari kenaikan harga terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme stabilisasi harga mulai 11 Desember untuk melindungi konsumen dari fluktuasi pasar global, meski rincian kebijakan tersebut masih belum jelas.***
Editor : Alysa
