NARASITODAY.COM, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang memicu kontroversi di tengah masyarakat. Usulannya untuk memindahkan gerbong khusus wanita ke bagian tengah rangkaian KRL dianggap tidak sensitif terhadap situasi duka pascainsiden kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur.
Permintaan maaf tersebut disampaikan setelah gelombang kritik muncul, mengingat pernyataan itu terlontar saat emosi publik masih belum stabil akibat tragedi yang merenggut nyawa pada Senin (27/4/2026) lalu. Arifah mengakui bahwa komentar yang ia sampaikan saat menjenguk korban di RSUD Bekasi kurang mempertimbangkan perasaan para penyintas dan keluarga korban.
“Terkait pernyataan saya paskainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat,” ujar Arifah melalui keterangan resmi KemenPPPA, Rabu (29/4).
Fokus pada Rasa Empati
Nada bicara Arifah melunak, menyiratkan penyesalan atas polemik yang justru menutupi urgensi penanganan korban. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk mengesampingkan nilai keselamatan salah satu gender.
“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti dan tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” sambungnya.
Pernyataan yang diperdebatkan itu bermula saat Arifah meninjau kondisi lapangan dan melihat dampak kerusakan pada gerbong ujung rangkaian kereta. Saat itu, ia berpikir bahwa memindahkan posisi penumpang perempuan ke tengah bisa menjadi solusi keamanan.
“Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah,” ujar Arifah kepada wartawan di RSUD Bekasi, Selasa (28/4).
Keselamatan Tanpa Sekat
Setelah melakukan refleksi, Arifah menekankan bahwa keselamatan dalam transportasi publik tidak seharusnya dikotak-kotakkan. Standar keamanan tinggi harus berlaku sama bagi setiap nyawa yang berada di dalam gerbong, tanpa memandang posisi maupun jenis kelamin.
“Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki,” jelas Arifah.
Kini, Kementerian PPPA memilih untuk menarik diri dari perdebatan teknis rangkaian kereta dan kembali ke tugas utamanya yaitu memastikan pendampingan bagi mereka yang terdampak tragedi.
Arifah menegaskan bahwa energi pemerintah saat ini harus dicurahkan sepenuhnya untuk proses pemulihan. “Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik kepada seluruh korban, baik yang meninggal dunia, maupun yang mengalami luka-luka,” pungkasnya.
Di tengah duka yang masih menyelimuti Bekasi, pernyataan maaf ini diharapkan dapat mendinginkan suasana dan mengembalikan fokus publik pada evaluasi menyeluruh sistem keselamatan perkeretaapian nasional.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
