NARASITODAY.COM,PARIS – Pusat mode dunia, Paris, mendadak berubah menjadi panggung diplomasi ekonomi yang menegangkan pada Senin (18/5/2026). Para Menteri Keuangan dari negara-negara G7 berkumpul dengan satu misi krusial yaitu meredam badai ketegangan ekonomi global yang kian memanas sekaligus memutus rantai dominasi China dalam pasokan mineral kritis dunia.
Pertemuan dua hari ini digelar di bawah bayang-bayang friksi dagang yang meruncing dan perbedaan pandangan yang tajam di antara para anggota, terutama dengan Amerika Serikat (AS).
Membongkar Ketimpangan Ekonomi Global
Agenda utama hari pertama difokuskan pada ketidakseimbangan ekonomi global yang dinilai melahirkan gesekan perdagangan akut dan mengancam stabilitas pasar keuangan dunia. Prancis, selaku tuan rumah, melontarkan kritik tajam terhadap potret makroekonomi dunia saat ini yang dianggap timpang.
Menteri Keuangan Prancis, Roland Lescure, menilai pola pertumbuhan ekonomi global saat ini sudah tidak sehat dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.
“Cara ekonomi global berkembang selama 10 tahun terakhir jelas tidak berkelanjutan,” ujar Lescure di hadapan para delegasi.
Menurut Lescure, ketimpangan ini terlihat jelas dari tiga kutub ekonomi dunia: China dinilai terlalu rendah dalam konsumsi domestik, AS terlalu tinggi dalam konsumsi, sementara Eropa justru tertinggal jauh dalam urusan investasi.
Situasi semakin rumit karena pertemuan G7 ini digelar tepat setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing berakhir tanpa terobosan ekonomi yang signifikan. Walau hubungan diplomatik kedua raksasa itu mendingin secara retorika, bara api terkait isu perdagangan dan masa depan Taiwan tetap membayangi meja perundingan G7.
Lescure pun tidak menampik bahwa menyamakan visi di antara anggota G7 akan berjalan alot.
“Kami tidak sepakat dalam segala hal, terutama dengan mitra kami dari Amerika,” akunya jujur terkait adanya benturan kepentingan dengan Washington.
Selat Hormuz dan Ancaman Inflasi Baru
Selain perang dagang, kecemasan para menteri keuangan juga tertuju pada konflik Timur Tengah yang memicu volatilitas tinggi di pasar obligasi dan mengancam jalur pasokan energi.
Isu panas bergeser ke Selat Hormuz setelah pemerintah AS memutuskan untuk membiarkan pengecualian sanksi minyak Rusia berakhir pada Sabtu lalu. Langkah AS ini otomatis memicu kekhawatiran baru akan terjadinya gangguan stabilitas pada jalur pelayaran energi global.
Melihat situasi ini, Inggris mengambil sikap agresif dengan mendorong langkah bersama guna menekan inflasi global. Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, dijadwalkan akan menegaskan kembali pentingnya menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz serta mendesak pengurangan hambatan perdagangan pasca-Brexit antara Inggris dan Uni Eropa demi menjaga arus barang tetap aman.
Misi Memutus Monopoli Mineral Kritis China
Isu yang tidak kalah mendesak dalam pertemuan ini adalah upaya G7 untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap China dalam memasok mineral kritis dan rare earth (logam tanah jarang). Bahan-bahan baku ini merupakan jantung dari industri masa depan, mulai dari baterai kendaraan listrik, infrastruktur energi terbarukan, hingga industri pertahanan mutakhir.
Prancis menegaskan bahwa G7 harus membangun koordinasi yang lebih kuat untuk memantau pasar, mengantisipasi gangguan pasokan, dan mengembangkan sumber alternatif melalui proyek bersama antarnegara sekutu.
“Tidak boleh ada lagi satu negara yang memonopoli bahan baku strategis seperti ini,” tegas Lescure.
Saat ini, skenario yang sedang digodok oleh G7 mencakup berbagai instrumen perlindungan pasar, mulai dari aksi pembelian bersama, penerapan tarif, hingga skema perlindungan harga bagi produsen domestik agar mampu bersaing dengan harga murah dari Negeri Tirai Bambu.
Meski ambisi tersebut sangat besar, jalan menuju kesepakatan yang solid diprediksi masih panjang. Beberapa pengamat menilai strategi ini masih berada pada tahap awal, bahkan internal pemerintah AS sendiri disinyalir belum sepenuhnya satu suara.
Direktur Program Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philip Luck, turut memberikan pandangan skeptisnya. Ia mengatakan bahwa pembentukan strategi bersama berskala global soal mineral kritis ini masih membutuhkan waktu yang panjang sebelum benar-benar bisa diimplementasikan secara nyata.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
