NARASITODAY.COM,VLORA – Deru ombak di sepanjang pesisir pantai Albania seolah kalah bising oleh teriakan kemarahan ratusan warga pada Sabtu (13/6/2026). Gelombang demonstrasi menentang pembangunan proyek wisata mewah di kawasan tersebut pecah dan berujung pada aksi perusakan massal yang anarkis.
Sekitar 200 pengunjuk rasa yang tersulut emosi nekat merobohkan pagar pembatas besi dan kawat berduri yang mengelilingi lokasi pembangunan resor bintang lima tersebut. Sambil mengibarkan bendera nasional Albania tinggi-tinggi, warga meneriakkan yel-yel revolusi dan terlibat bentrok fisik dengan aparat kepolisian yang kewalahan menghadang aksi massa.
Kemarahan publik ini meluas setelah warga setempat memprotes keras rencana pembangunan resor mewah yang didukung oleh perusahaan milik Jared Kushner, pengusaha properti terkemuka sekaligus menantu dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Proyek raksasa tersebut dinilai mengancam kelestarian area konservasi lingkungan di dekat Vlora, yang selama ini menjadi habitat penting bagi burung pelikan dan lokasi penangkaran penyu.
Sengketa Lahan Milik Masyarakat Adat
Selain isu lingkungan di Vlora, ketegangan serupa juga membara di wilayah Rrjoll. Warga di sana menuding ada proyek resor mewah lain yang berdiri arogan di atas lahan sitaan milik masyarakat adat setempat.
Bagi warga setempat, tanah tersebut bukan sekadar hamparan pasir dan hutan, melainkan ruang hidup mereka yang dirampas tanpa keadilan.
“Protes tidak akan berhenti sampai warga desa Rrjoll mendapatkan kompensasi yang adil. Kami adalah 200 keluarga yang tanahnya telah disita secara sepihak oleh pemerintah,” ketus Zeke Nikolle Shullani, salah satu pemilik lahan yang mengaku telah berdemo selama beberapa bulan demi memperjuangkan haknya.
Konflik kian meruncing lantaran pihak investor lokal Albania diketahui mendapatkan hak istimewa berupa status “investor khusus” dari pemerintah pusat untuk menggarap kawasan hutan pinus dan pantai pasir putih itu.
Regulasi “karpet merah” inilah yang dinilai warga sebagai bentuk ketidakadilan hukum yang nyata, di mana hak ekonomi masyarakat lokal dikorbankan demi keuntungan sepihak korporasi besar.
Ketertutupan pihak pengembang dan pemerintah dalam mengeksploitasi alam pesisir ini akhirnya menyulut sumbu pendek perlawanan yang lebih agresif dari warga yang merasa terdesak.
“Apa yang terjadi di negara ini adalah sebuah kegilaan. Mereka menolak berkonsultasi dan mengira bisa merebut semua kekayaan alam ini tanpa pertumpahan darah?” kecam pemilik lahan lainnya, Nikolin Markpalaj, menggambarkan kekecewaan mendalam atas sikap arogan pihak pengembang.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
