NARASITODAY.COM,LONDON – Kemilau takhta Kerajaan Inggris tampaknya mulai memudar di mata rakyatnya sendiri. Dukungan publik terhadap sistem monarki di Britania Raya dilaporkan anjlok ke level terendah dalam lebih dari tiga dekade terakhir.
Tren penurunan ini mencerminkan adanya pergeseran cara pandang yang masif, terutama di kalangan generasi muda yang kian mempertanyakan relevansi institusi feodal tersebut di tengah gempuran era modern.
Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh lembaga survei Ipsos, tingkat dukungan terhadap kelangsungan monarki kini tersisa di angka 55% pada tahun 2026. Angka ini terjun bebas jika dibandingkan dengan masa kejayaannya pada tahun 2012 silam, di mana kesetiaan publik kepada kerajaan sempat menyentuh puncaknya di angka 80%.
Ironisnya, kini hampir separuh dari total responden menilai Inggris akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik jika menanggalkan sistem kerajaan dan bertransformasi menjadi sebuah negara republik. Ipsos mencatat bahwa sentimen antirepublik ini merupakan titik nadir terburuk sejak mereka pertama kali melacak opini publik terkait isu ini pada tahun 1993.
Badai Kontroversi dan Respons Dingin Pangeran Andrew
Di balik dinding-dinding batu Istana Buckingham yang kokoh, ketegangan ini tidak bisa disembunyikan. Tekanan publik kian memuncak menyusul mencuatnya kembali skandal hukum yang menyeret nama Pangeran Andrew Mountbatten-Windsor. Hubungan masa lalunya dengan mendiang pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein, kembali diusik menyusul temuan laporan tambahan yang memicu penyelidikan baru oleh kepolisian Inggris pada tahun 2026.
Meski Sang Pangeran sempat menyelesaikan gugatan perdata secara damai pada tahun 2022 dengan salah satu korban Epstein, Virginia Giuffre, ia tetap bersikeras membantah semua tuduhan. Polemik tak berkesudahan inilah yang dinilai para pengamat menjadi jangkar berat yang merusak citra suci keluarga kerajaan.
Menanggapi situasi yang kian menyudutkan ini, pihak Istana Buckingham akhirnya merilis pernyataan resmi. Mereka menegaskan komitmen untuk bersikap kooperatif terhadap seluruh proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.
“Pikiran dan simpati Raja telah, dan tetap bersama para korban dari segala bentuk pelecehan,” bunyi pernyataan resmi dari Istana Buckingham, dikutip Senin (22/6/2026).
Jurang Generasi dan Rapuhnya Fondasi Persemakmuran
Jika dibedah lebih dalam, keretakan terbesar fondasi monarki ini berada di pundak generasi muda. Pada kelompok usia 18 hingga 34 tahun, hanya sepertiga responden saja yang mengaku masih setia mendukung keluarga kerajaan. Sebaliknya, sekitar 45% dari mereka secara terbuka menuntut agar Inggris segera berubah menjadi republik.
Kendati institusinya digoyang kritik, popularitas personal figur utama kerajaan sebenarnya masih cukup kokoh. Sebanyak 60% masyarakat mengaku puas dengan kepemimpinan Raja Charles III di atas takhta. Angka yang lebih impresif bahkan diraih oleh sang putra mahkota, Pangeran William, yang mengantongi tingkat persetujuan (approval rate) mencapai 71%.
Namun, tantangan bagi King Charles III tidak hanya datang dari dalam negeri. Di luar pulau Britania, pengaruh geopolitik Kerajaan Inggris juga dilaporkan terus mengkerut. Beberapa negara anggota Persemakmuran (Commonwealth) mulai meninjau ulang ikatan konstitusional mereka dengan London. Barbados telah mengambil langkah nyata dengan resmi mendeklarasikan diri sebagai republik pada tahun 2021.
Sinyal keretakan global ini diperkuat oleh data survei YouGov sebelumnya. Enam dari 14 wilayah luar negeri Inggris termasuk negara besar seperti Kanada dan Australia kini menunjukkan kecenderungan kuat untuk angkat kaki dan meninggalkan sistem monarki. Realitas baru ini menjadi alarm keras bagi masa depan dan keberlanjutan takhta dinasti Windsor di panggung dunia.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
