NARASITODAY.COM – Kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang diterapkan pemerintah kini memicu reaksi dari berbagai pihak, khususnya pelaku industri perhotelan.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor menyuarakan keprihatinan mereka terkait dampak langsung dari kebijakan ini terhadap kelangsungan bisnis perhotelan di wilayah tersebut.
Dampak Langsung terhadap Pendapatan Hotel
Sekretaris PHRI Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto, menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan hotel, terutama bagi hotel-hotel yang selama ini mengandalkan kegiatan rapat dan seminar yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
Menurut Boboy, sekitar 40 persen pendapatan total hotel di Kabupaten Bogor berasal dari kegiatan semacam itu, yang kini mengalami penurunan drastis akibat pemangkasan anggaran perjalanan dinas.
“Karena dari belanja negara atau daerah, kegiatan rapat di hotel menyumbang sekitar 40% dari pendapatan total hotel,” ujar Boboy, Senin (17/2/2025).
Berdasarkan data yang dihimpun PHRI, sejak dikeluarkannya Surat Edaran (SE) pada 7 November 2024 tentang pemangkasan anggaran perjalanan dinas, tingkat okupansi hotel di Kabupaten Bogor mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri perhotelan, yang baru saja mulai pulih pasca pandemi, akan kembali mengalami penurunan yang lebih parah.
Pentingnya Sektor Perhotelan bagi Perekonomian Daerah
Industri perhotelan tidak hanya berkontribusi pada pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, tetapi juga memiliki peran penting dalam pendorong ekonomi lokal. Sektor-sektor lain yang bergantung pada aktivitas perhotelan, seperti penyedia layanan katering, transportasi, hingga UMKM yang mengandalkan kunjungan wisatawan dan peserta acara di hotel-hotel, juga terkena dampaknya.
Jika pemangkasan anggaran ini berlanjut tanpa adanya solusi alternatif, banyak pelaku usaha di sektor ini berisiko menghadapi penurunan pendapatan yang lebih besar, bahkan mungkin harus menutup usahanya.
“Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan melihat dampaknya lebih luas, terutama untuk industri perhotelan yang masih berjuang pulih setelah terdampak pandemi,” lanjut Boboy.
Harapan dan Solusi dari PHRI
Boboy berharap agar pemerintah melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mempertahankan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang memberikan dampak ekonomi langsung, seperti seminar dan pelatihan yang diselenggarakan di hotel-hotel lokal.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk mencari alternatif kebijakan yang dapat menjaga efisiensi anggaran negara tanpa merugikan sektor perhotelan dan pariwisata.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk merancang program-program yang menguntungkan kedua pihak.
“Semua anggota PHRI sepakat bahwa kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak semakin merugikan bisnis perhotelan,” pungkas Boboy.***
Reporter : Amelia Azizah/timetoday.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
