NARASITODAY.COM – Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri 1446 Hijriah.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ini dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja dalam menyambut hari raya.
Ia juga meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk mengatur lebih lanjut besaran dan mekanisme pencairan THR melalui surat edaran resmi.
Selain pekerja sektor formal, pemerintah juga memberikan perhatian kepada para pengemudi dan kurir online.
Prabowo menilai bahwa profesi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah menghimbau agar perusahaan layanan berbasis aplikasi memberikan bonus hari raya dalam bentuk uang tunai kepada mitra pengemudi dan kurir.
“Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” ujarnya.
Saat ini, menurut Presiden, terdapat sekitar 250 ribu pengemudi kurir online aktif dan 1-1,5 juta pekerja paruh waktu di sektor ini. Dengan kebijakan ini, diharapkan mereka dapat menikmati libur dan mudik Lebaran dengan lebih tenang.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung kebijakan ini, termasuk menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan perusahaan transportasi daring.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta pimpinan perusahaan Saudara Patrick Walujo dan Saudara Anthony Tan atas kerja sama yang baik ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para pengemudi dan kurir online di mana pun engkau berada,” tutupnya.***
