NARASITODAY.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor baru-baru ini mengalokasikan anggaran untuk pengadaan 55 unit motor trail bagi Dinas Perhubungan (Dishub). Langkah ini memicu perdebatan publik terkait prioritas penggunaan anggaran daerah.
Pendiri Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus), Yusfitriadi, menilai bahwa alokasi anggaran tersebut seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan penguatan ekonomi.
Menurutnya, solusi terhadap masalah-masalah tersebut harus berdasarkan kajian komprehensif dan efektif. “Masalah-masalah tersebut tentu solusinya harus berdasarkan kajian, kajiannya komprehensif yaitu kerja aparatur pemerintah maupun solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan,” ujar Yusfitriadi kepada timetoday.id pada Jumat (25/4/2025).
Ia juga menyoroti kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor yang masih menghadapi kesulitan dalam mengakses lapangan pekerjaan, bahan pokok dengan harga terjangkau, serta pelayanan kesehatan yang layak.
Selain itu, Yusfitriadi mengkritik kondisi transportasi dan infrastruktur di wilayah tersebut yang dinilai masih memprihatinkan, seperti kemacetan, jalan rusak, terminal yang tidak berfungsi maksimal, hingga angkutan umum yang tidak tertata.
“Saya pikir itu penting ditanyakan kepada Bupati, apakah solusi itu untuk mengatasi permasalahan yang ada di jalan. Kemudian permasalahan transportasi perhubungan itu bisa dengan beli motor untuk Dishub,” ucapnya.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan bagi petugas lapangan, bukan untuk pejabat. “Yang diberi bukan pejabat, tapi untuk petugas yang di lapangan yang pakai motor pribadi, bahkan yang nggak punya motor, maka kita beri motor operasional,” kata Rudy pada Sabtu (26/4/2025).
Rudy menjelaskan bahwa pengadaan motor ini merupakan hasil dari efisiensi dan realokasi anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan personel memang masih kurang, namun pihaknya berusaha memaksimalkannya melalui pengadaan ini.
“Kalau bicara soal kebutuhan personil memang kurang, tapi kita coba maksimalkan dari efisiensi dan realokasi anggaran yang ada. Itu pun anggaran dari Dishub kita relokasi untuk kendaraan motor untuk personil di lapangan. Mudah-mudahan di tahun berikutnya ada tambahan,” jelas Rudy.
Selain untuk mendukung operasional lalu lintas, Rudy mengatakan motor tersebut juga akan digunakan dalam penanganan bencana. “Tujuannya adalah satu, bukan hanya untuk mengatur lalu lintas, tapi kalau ada bencana juga mereka ada di lapangan untuk membantu Pemkab Bogor,” ujar Rudy.
Dishub Kabupaten Bogor sendiri menargetkan pengadaan hingga 75 unit motor, yang kemungkinan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Rudy menyebut, harga satu unit motor diperkirakan sekitar Rp30 juta.
Kontroversi ini mencerminkan dilema dalam pengelolaan anggaran daerah dan memenuhi kebutuhan operasional pemerintah atau prioritas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Kedua pihak memiliki pandangan yang sah, dan penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan dialog dan evaluasi guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.***
