NARASITODAY.COM – Jakarta hari ini kembali menjadi saksi bisu suara rakyat dari balik kemudi bukan dari elite, tapi dari ribuan pengemudi ojek dan taksi online yang memadati sudut-sudut kota. Mereka bukan sekadar mencari nafkah, tapi memperjuangkan hak.
Lebih dari 25 ribu pengemudi dari berbagai wilayah di Jawa, Sumatera, dan Jabodetabek diperkirakan bergabung dalam aksi unjuk rasa besar-besaran yang dipusatkan di Ibu Kota. Gerakan ini tak hanya dilakukan dengan pengeras suara dan spanduk, tapi juga melalui langkah kolektif: mematikan aplikasi.
“Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes atas potongan biaya aplikasi yang dinilai terlalu tinggi. Para pengemudi mendesak agar tarif potongan diturunkan dari 20% menjadi hanya 10%. Beberapa pengemudi bahkan mengklaim potongan yang dikenakan mencapai 70%.
Sorotan tajam juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa tinggal diam. Ia mendesak agar segera dilakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan, yakni Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 1001/2022.
“Kami mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran Kemenhub Nomor KP 1001/2022 terkait besaran potongan biaya aplikasi yang melebihi 20% bahkan klaim pengemudi mencapai 70%,” ujarnya, Senin (19/5/2025).
Tak hanya soal potongan biaya, Huda juga mengkritik skema tarif prioritas dalam aplikasi transportasi daring yang menurutnya merugikan mitra pengemudi dan pedagang makanan karena margin keuntungan yang terlalu tipis.
“Karena tipisnya margin keuntungan,” tegasnya.
Lebih dari sekadar keluhan, Huda mengajukan solusi. Ia meminta pemerintah dan semua pihak terkait regulator, aplikator, pengemudi, hingga pedagang untuk duduk bersama dalam sebuah dialog terbuka dan konstruktif. Tujuannya jelas mencari titik temu yang adil.
“Mendorong keuntungan dari ekosistem layanan transportasi berbasis digital untuk kesejahteraan mitra pengemudi maupun merchant. Misalnya 20% keuntungan bersih digunakan untuk mendirikan koperasi mitra,” tambahnya.
Aksi kali ini membawa lima tuntutan utama yang menjadi benang merah perjuangan para pengemudi:
-
Presiden RI dan Menteri Perhubungan diminta memberikan sanksi kepada aplikator yang melanggar regulasi.
-
DPR melalui Komisi V agar menggelar rapat dengar pendapat dengan Kemenhub, asosiasi, dan aplikator.
-
Menuntut penurunan potongan aplikasi menjadi 10%.
-
Revisi skema tarif penumpang, termasuk penghapusan fitur seperti prioritas, slot, dan aceng.
-
Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang yang melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI.
Hari ini, jalanan bukan hanya menjadi tempat mereka bekerja, tetapi juga medan perjuangan. Di tengah panasnya aspal Jakarta, ribuan pengemudi ojol menyuarakan harapan bukan untuk kaya, tetapi agar bisa hidup lebih layak.***
