Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sebut Opini WTP Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik Bogor

0
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sebut Opini WTP Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik Bogor

NARASITODAY.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bogor meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menurutnya, pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi seluruh unsur pemerintahan daerah.

“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemkab Bogor atas upaya luar biasa yang telah dilakukan,” ujar Sastra, Selasa (27/5/2025).

Baca Juga :  Kenangan Keluarga Budiman, Korban Tewas dalam Kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi 2

Ia menilai bahwa opini WTP mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Semoga capaian ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan mutu layanan publik serta mempercepat pembangunan yang merata dan adil,” lanjutnya.

Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting setelah tiga tahun berturut-turut, dari 2021 hingga 2023, Pemkab Bogor hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sebelumnya, opini WTP terakhir kali diperoleh pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Baca Juga :  Berkendara Jauh dengan Motor? Simak 5 Tips Ini agar Tetap Bugar di Perjalanan

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, juga mengungkapkan rasa syukurnya atas raihan tersebut.

“Setelah terakhir mendapat WTP pada 2020, dan kemudian tiga tahun meraih WDP, alhamdulillah hari ini kita kembali mendapatkan opini WTP. Ini menjadi bukti kesungguhan kami dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme,” tuturnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Apresiasi Solusi Pemkab Atasi Polemik Lalu Lintas di Parungpanjang

Rudy menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama antara seluruh elemen pemerintahan, mulai dari OPD, ASN, DPRD, hingga masyarakat.

“Dengan pencapaian ini, kami akan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya pemerintahan yang profesional dan berintegritas,” tuntasnya.***