NARASITODAY.COM – Fenomena deindustrialisasi dini yang dialami Indonesia selama sepuluh tahun terakhir dinilai masih dapat diperbaiki dengan cara memperkuat ekosistem usaha, khususnya dari sisi pasokan (supply side). Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Laffer Curve yang diperkenalkan oleh ekonom ternama asal Amerika Serikat, Arthur B. Laffer.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan dukungannya terhadap teori tersebut. Menurutnya, perbaikan sisi pasokan dapat membuka berbagai peluang bagi pemerintah, termasuk mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu banyak melakukan intervensi dalam proses ini.
“Karena kalau terlalu banyak intervensi, sometimes kebijakan yang disebut picking the winner itu tidak membuat kita lebih baik, karena semua orang ingin dijadikan prioritas kalau picking the winner,” jelas Telisa, Senin (16/6/2025).
Ia menambahkan bahwa menciptakan iklim persaingan usaha yang adil justru lebih efektif dalam mendorong pelaku usaha untuk berkembang secara mandiri. “Tapi kalau kita ciptakan saja environment persaingan usaha yang kemudian itu bisa menyebabkan level of fair playing field, dunia usaha itu sebetulnya punya algoritma yang cukup untuk mereka untuk survive,” ujarnya.
Telisa menjelaskan bahwa intervensi yang berlebihan, seperti pungutan yang membebani, perubahan regulasi yang terlalu cepat, hingga ketidakadilan dalam pasar, dapat menghambat optimalisasi sisi pasokan.
“Itu bisa mengganggu supply side ini bekerja, makanya saya termasuk mendukung apa yang disampaikan oleh Mr. Laffer bahwa insentif itu harus diperbanyak, pemerintah itu lebih ke menciptakan level of playing field tadi, iklim usaha yang nyaman, iklim usaha yang kondusif, dan jangan terlalu banyak regulasi yang berubah,” paparnya.
Ia menilai tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain membenahi struktur pasokan nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan merata. Melemahnya industri manufaktur selama satu dekade terakhir telah memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.
Penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi indikator deindustrialisasi yang sedang berlangsung. Data menunjukkan bahwa kontribusi industri pengolahan terhadap PDB turun dari 21,02% pada 2014 menjadi hanya 18,67% pada 2023. Meski sempat meningkat menjadi 19,13% di 2024 dan naik sedikit lagi pada kuartal I-2025 menjadi 19,25%, tren jangka panjang tetap menunjukkan pelemahan.
“Jadi menurut saya dalam jangka panjang fair trade itu harus kita perjuangkan. Kemudian tadi sebetulnya insentif itu bukan cuma fiskal doang, ada moneter, ada juga kebijakan yang sifatnya struktural,” pungkas Telisa.***
