NARASITODAY.COM – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya tekanan ekonomi global.
Dalam pembahasan awal bersama Badan Anggaran DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa prospek ekonomi global pada 2026 diperkirakan tidak akan lebih baik dibandingkan 2025. Hal ini dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik yang semakin meluas.
“Perang tarif hingga perang bersenjata di berbagai belahan dunia telah membuat Trade Policy Uncertainty Index terus meroket dari kisaran 1.000 menjadi hampir menembus level 8.000 pada tahun ini. Demikian juga Volatility Index (VIX) di pasar keuangan yang terus bergerak naik,” ujar Sri Mulyani di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Ia menegaskan bahwa ketidakpastian ekonomi global akan tetap tinggi pada 2026. “Ini yang kita pastikan di 2026 tidak menurun. Jadi dinamikanya itu bukannya membaik malah justru akan melonjak, karena kebetulan beberapa di drive geopolitik yang tentu kepentingan itu tidak bisa direkonsiliasikan,” lanjutnya.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah menyusun RAPBN 2026 dengan menyesuaikan terhadap dinamika global agar tetap mampu menjaga kestabilan ekonomi domestik serta mendukung kelanjutan agenda pembangunan nasional dan reformasi struktural.
Untuk asumsi dasar ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan berada pada kisaran 5,2%–5,8%, inflasi 1,5%–3,5%, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,6%–7,2%, nilai tukar rupiah Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di kisaran US$60–US$80 per barel.
Target lifting minyak ditetapkan 600 ribu–605 ribu barel per hari dan lifting gas 953 ribu–1,17 juta barel setara minyak per hari. Tingkat kemiskinan ditargetkan 6,5%–7,5%, pengangguran 4,5%–5%, serta rasio gini antara 0,379–0,382.
Sementara itu, desain defisit APBN 2026 dirancang sebesar 2,48%–2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan pendapatan negara ditargetkan di kisaran 11,71%–12,22% dan belanja negara 14,19%–14,75% dari PDB.
“Desain dari APBN 2026 adalah tetap dengan desain defisit antara 2,48%-2,53% terhadap PDB karena kebutuhan belanja investasi dan memperbaiki berbagai masalah struktural masih cukup besar,” jelas Sri Mulyani.
Rincian penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar 8,9%–9,24% dari PDB, bea dan cukai 1,18%–1,21%, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63%–1,76%, dan hibah 0,002%–0,003%.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat dirancang 11,41%–11,86% dari PDB, transfer ke daerah 2,78%–2,89%, keseimbangan primer defisit 0,18%–0,22%, dan pembiayaan sebesar 2,48%–2,53%.
Dalam pemaparannya, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa strategi fiskal 2026 akan fokus pada penguatan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional. Seluruh strategi ini bertujuan melanjutkan delapan agenda prioritas pembangunan Presiden Prabowo, termasuk program makan bergizi gratis, pertahanan, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM.***
