NARASITODAY.COM – Dalam rangka pembahasan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada DPR.
Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama berbagai komisi DPR RI, dengan alasan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan mandat strategis yang belum tercakup dalam pagu indikatif.
Kementerian Perhubungan
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 13,26 triliun dari pagu indikatif Rp 24,4 triliun, sehingga total anggaran yang diajukan menjadi Rp 37,66 triliun.
“Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam pagu indikatif tahun 2026, utamanya mencakup kebutuhan layanan keperintisan dan pemenuhan prioritas keamanan dan keselamatan transportasi,” ujar Dudy, Rabu (9/7/2025).
Kementerian PPN/Bappenas
Menteri Rachmat Pambudy meminta tambahan Rp 2,01 triliun dari pagu awal Rp 764,48 miliar, menjadikan total usulan Rp 2,77 triliun.
“Penugasan strategis semakin banyak dan dengan adanya prioritas yang harus segera disiapkan termasuk melaksanakan visi misi dan program presiden,” jelasnya.
Kementerian BUMN
Erick Thohir mengajukan tambahan Rp 454 miliar dari pagu awal Rp 150 miliar, sehingga total anggaran yang diusulkan menjadi Rp 604 miliar.
“Sehingga kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp 604 miliar,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR.
Kementerian Perindustrian
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan tambahan Rp 2,05 triliun dari pagu Rp 1,93 triliun, dengan total kebutuhan Rp 3,98 triliun.
“Kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 2,05 triliun untuk membiayai pelaksanaan berbagai macam program-program prioritas,” ujarnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Sekjen Komdigi, Ismail, menyampaikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 20,36 triliun, sementara pagu hanya Rp 7,75 triliun. Maka, tambahan yang diminta sebesar Rp 12,615 triliun.
“Kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp 20,36 triliun. Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar Rp 12,615 triliun,” jelas Ismail.
Usulan Tambahan dari Para Menteri Koordinator
- Menko Pangan – Zulkifli Hasan
Zulhas meminta tambahan Rp 272,9 miliar dari pagu Rp 137 miliar, menjadikan total usulan Rp 410 miliar.
“Memerlukan tambahan anggaran ketua, memerlukan tambahan Rp 272,9 miliar,” katanya.
- Menko Hukum, HAM, Imigrasi – Yusril Ihza Mahendra
Yusril mengajukan tambahan Rp 100,6 miliar dari pagu Rp 124,63 miliar, dengan total usulan Rp 225,24 miliar.
“Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan kiranya dapat disetujui oleh pimpinan,” ucapnya.
- Menko PMK – Pratikno
Pratikno mengusulkan tambahan Rp 207,218 miliar dari pagu Rp 106,8 miliar, dengan total kebutuhan mencapai Rp 304 miliar.
“Itu agar kita bisa menjalankan tugas memenuhi kebutuhan manajemen… dan juga program koordinasi,” jelasnya.
- Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan – AHY
Agus Harimurti Yudhoyono meminta tambahan Rp 200,2 miliar dari pagu Rp 115,7 miliar, dengan total kebutuhan Rp 315,9 miliar.
“Kami menyampaikan sekaligus usulan permohonan tambahan sebesar Rp 200,2 miliar,” kata AHY.
- Menko Polhukam – Budi Gunawan
BG mengajukan tambahan Rp 728,8 miliar dari pagu Rp 126,5 miliar, hampir tujuh kali lipat dari alokasi awal.
“Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar,” ujarnya.***
