NARASITODAY.COM – Gelombang besar permohonan visa iklim dari Tuvalu menunjukkan kekhawatiran serius akan ancaman kenaikan permukaan laut. Menurut pernyataan resmi Komisi Tinggi Australia di Tuvalu pada Rabu (23/7/2025), sebanyak 8.750 warga atau sekitar 82% dari total populasi Tuvalu sebanyak 10.643 jiwa (data sensus 2022) telah mendaftar dalam program visa khusus tersebut.
“Kami menerima minat yang sangat tinggi terhadap surat suara ini,” ujar Komisi Tinggi Australia di Tuvalu, sebagaimana dilansir AFP. Namun, hanya 280 visa yang dialokasikan untuk tahun ini, sehingga mayoritas pelamar diprediksi tak akan lolos seleksi.
Visa iklim ini merupakan bagian dari Falepili Union, sebuah perjanjian bilateral yang ditandatangani Australia dan Tuvalu pada tahun 2024. Perjanjian ini menjadi yang pertama di dunia yang memberikan jalur migrasi legal bagi penduduk yang terdampak langsung oleh perubahan iklim.
“Australia menyadari dampak buruk perubahan iklim terhadap mata pencaharian, keamanan, dan kesejahteraan negara-negara di kawasan Pasifik,” jelas juru bicara Departemen Luar Negeri Australia. “Ini adalah perjanjian pertama di dunia yang menyediakan jalur mobilitas bermartabat seiring memburuknya dampak iklim.”
Program ini memungkinkan warga Tuvalu untuk tinggal, bekerja, dan belajar di Australia. Proses penerimaan menggunakan seleksi acak, terbuka bagi semua warga yang berusia di atas 18 tahun, dengan biaya pendaftaran sebesar AUS$25.
- Krisis Eksistensial Negara Pulau
Tuvalu negara yang terdiri dari sembilan atol karang telah kehilangan sebagian daratan karena abrasi laut. Para ilmuwan bahkan memperkirakan negara itu bisa menjadi tidak layak huni dalam waktu 80 tahun.
Situasi ini semakin relevan menjelang sidang Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, yang sedang menilai tanggung jawab hukum negara-negara terhadap kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim.
Perdana Menteri Tuvalu, Feleti Teo, memandang perjanjian ini sebagai bentuk komitmen nyata terhadap nasib negaranya. “Untuk pertama kalinya, ada negara yang secara hukum berkomitmen membantu Tuvalu ketika menghadapi bencana alam besar, pandemi kesehatan, atau agresi militer,” tegas Teo.
“Dan yang lebih penting, Australia juga berkomitmen secara hukum untuk tetap mengakui kenegaraan dan kedaulatan Tuvalu di masa depan, bahkan jika daratan kami tenggelam.”
- Isu Kedaulatan dan Kritik Terhadap Perjanjian
Meski dinilai sebagai langkah inovatif, Falepili Union juga menuai kritik. Salah satunya adalah pemberian hak suara kepada Australia dalam pengambilan keputusan terkait pakta pertahanan baru Tuvalu dengan negara lain. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai potensi penyerahan sebagian kedaulatan Tuvalu demi perlindungan eksternal.
Tuvalu sendiri memiliki posisi geopolitik yang strategis. Negara ini adalah salah satu dari hanya 12 negara di dunia yang masih menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, bukan dengan Beijing, menjadikannya titik fokus dalam perebutan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik.***
umber:cnbc
Ikuti Berita : Google News
Ikuti Saluran WhatsApp: Narasitoday
