NARASITODAY.COM – Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah segera menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) dari gudang Bulog guna mengatasi indikasi kelangkaan beras di pasar, khususnya di peritel modern.
“Ombudsman mendorong agar pemerintah segera melepas cadangan beras yang ada di gudang Bulog untuk mengisi pasar yang saat ini ada indikasi kelangkaan,” ujar anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jumat (8/8/2025).
Yeka menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian atas ketersediaan beras, terutama di tingkat peritel modern. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu lagi memperdebatkan soal stok pangan ke depan, melainkan fokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini.
“Sekarang bagaimana caranya agar beras ini ada di pasar? Lepas. Ini kita tidak perlu lagi berdebat bagaimana nanti stok pangan kita ke depan. Masyarakat perlu kepastian soal ketersediaan beras,” tambahnya.
Kelangkaan beras di peritel modern terjadi menyusul kasus pengoplosan beras yang mencuat belakangan ini. Beras premium dalam kemasan dilaporkan kosong di sejumlah gerai ritel modern.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Solihin, mengakui bahwa pihaknya telah menarik produk beras yang terindikasi bermasalah dari rak-rak penjualan. Langkah tersebut diambil untuk menjaga ketenangan anggota dan kepercayaan konsumen.
“Yang barang terindikasi, yang telah diumumkan ada pengoplosan itu kita tarik dari display,” kata Solihin kepada CNBC Indonesia, Sabtu (3/8/2025).
“Ya… sesuai dengan yang diumumkan oleh pemerintah melalui pihak kepolisian. Imbauan memang ada permintaan untuk tidak menarik. Tetapi di lapangannya kan berbeda ya. Jadi kita peritel juga tidak mau mengambil risiko. Sehingga pendisplay-an atas barang tersebut sudah kita tarik dari rak-rak, untuk tidak kita display. Dan dalam waktu dekat kita akan kembalikan kepada supplier,” lanjutnya.
Kelangkaan beras premium ini juga diperparah oleh lonjakan harga yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.***
Sumber : cnbcindonesia.com
