NARASITODAY.COM, BOGOR – Pengusaha nelayan di tanah air kini bisa sedikit bernapas lega. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan pemberian harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bagi pengusaha nelayan sebesar Rp15.000 per liter. Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin (13/7/2026).
Kebijakan ini menjadi jawaban konkret atas jeritan para pelaku usaha perikanan di tengah melambungnya biaya operasional laut. Selama ini, fluktuasi harga energi global kerap membuat kapal-kapal penangkap ikan besar terpaksa bersandar di dermaga karena tingginya modal melaut.
Memangkas Beban Operasional di Atas 30 GT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan bahwa sebelum keputusan ini diambil, harga BBM non-subsidi di pasaran sempat meroket tajam hingga menyentuh angka Rp21.300 per liter. Situasi ini dinilai sangat memberatkan kelangsungan industri perikanan nasional.
Sementara pemerintah telah mengunci harga BBM subsidi sebesar Rp6.800 per liter untuk nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 Gross Tonnage (GT), Presiden Prabowo melihat ada celah perlindungan yang harus diberikan kepada skala usaha di atasnya. Melalui arahan terbaru ini, pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 GT kini resmi mendapatkan proteksi harga khusus.
“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp 15.000 per liter,” kata Airlangga, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, Senin (13/7/2026).
Airlangga merinci, harga khusus tersebut dipatok dari rata-rata biaya produksi Solar domestik yang berada di angka Rp18.600 per liter. Dengan penetapan harga baru ini, pemerintah secara tidak langsung menggelontorkan dukungan finansial sebesar Rp3.600 per liter untuk setiap tetes Solar yang digunakan nelayan menengah ke atas tersebut.
Memanfaatkan Dana Sawit, Amankan APBN
Menariknya, kebijakan intervensi harga ini didesain agar tidak menggoyang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah memutar otak dengan mengalihkan pembiayaan selisih harga tersebut kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit.
“Kenapa dibiayai BPDP? Karena saat sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut bukan oleh APBN. karena harga minyak dan harga solar dan harga biodiesel sudah dekat,” terang Airlangga mengenai efisiensi anggaran tersebut.
Langkah taktis ini memperlihatkan pemanfaatan dana komoditas perkebunan yang adaptif untuk menopang sektor pangan lainnya, yakni kelautan.
Senada dengan hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa pasokan solar murah ini akan dikunci dengan kuota sebesar 400.000 ton untuk masa berlaku enam bulan ke depan.
Demi memastikan solar ramah kantong ini tidak bocor ke industri lain, Kementerian ESDM akan bergerak cepat merumuskan aturan main di lapangan. Sinergi lintas kementerian pun langsung dipersiapkan agar program ini tepat sasaran.
“Kementerian ESDM akan menerbitkan regulasi pelaksanaan, sementara penyalurannya dikoordinasikan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran, sehingga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, ekonomi maritim, dan kesejahteraan nelayan Indonesia,” terang Bahlil, dikutip Selasa (14/7/2026).
Melalui ketukan palu di Hambalang, solar seharga Rp15.000 per liter ini diharapkan menjadi bahan bakar baru yang tidak hanya menggerakkan baling-baling kapal di samudra, tetapi juga mempercepat laju roda ekonomi maritim Indonesia.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
