NARASITODAY.COM,SYDNEY — Pemerintah Australia memperingatkan bahwa negara tersebut akan semakin sering dilanda bencana iklim ekstrem yang terjadi secara bersamaan, menimbulkan tekanan besar terhadap sistem kesehatan, layanan darurat, infrastruktur penting, dan sektor industri utama. Peringatan ini disampaikan dalam National Climate Risk Assessment, laporan resmi yang dirilis pada Senin (15/9/2025).
Laporan tersebut menegaskan bahwa seluruh wilayah di Australia, tanpa terkecuali, akan menghadapi risiko iklim. Dampaknya diperkirakan bersifat kompleks dan saling memperburuk, dengan ancaman serius terhadap ekosistem alami dan keanekaragaman hayati.
“Kita tidak lagi bisa menghindari dampak perubahan iklim. Namun, setiap langkah yang kita ambil hari ini menuju target net zero 2050 akan membantu mengurangi risiko terburuk bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Menteri Energi Chris Bowen.
Bowen menyebut laporan ini sebagai penilaian paling menyeluruh yang pernah dilakukan terkait risiko iklim di Australia. Ia menyoroti bahwa wilayah utara, komunitas terpencil, dan daerah pinggiran kota besar merupakan kawasan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
“Orang Australia sudah merasakan konsekuensi perubahan iklim hari ini. Namun jelas, setiap derajat pemanasan yang bisa kita cegah sekarang akan membantu generasi mendatang menghindari dampak paling parah,” tambahnya.
Sebagai respons terhadap temuan tersebut, pemerintah mengumumkan rencana adaptasi nasional yang akan menjadi acuan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dari federal hingga lokal.
Bowen juga menyatakan bahwa langkah-langkah lanjutan dalam pengurangan emisi karbon akan segera diumumkan, termasuk target baru untuk tahun 2035 yang disebutnya “ambisius sekaligus realistis.”
Sejak menjabat pada 2022, pemerintahan Partai Buruh telah mengalokasikan dana sebesar AU$3,6 miliar (US$2,39 miliar) untuk mendukung program adaptasi iklim. Pemerintah menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 43% pada 2030 dan pencapaian net zero pada 2050 sebuah perubahan signifikan dari kebijakan pemerintahan konservatif sebelumnya yang kerap dikritik oleh aktivis energi bersih sebagai “terbelakang” dalam penanganan isu emisi.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
