NARASITODAY.COM, KAIRO — Militer Israel mengumumkan bahwa gencatan senjata di Jalur Gaza kembali diberlakukan pada Minggu (19/10/2025), menyusul insiden tewasnya dua tentara Israel akibat serangan militan Hamas yang memicu serangan udara balasan.
Menurut otoritas kesehatan Palestina, serangan tersebut menewaskan sedikitnya 26 orang dan menjadi ujian berat bagi kesepakatan damai yang dimediasi oleh Amerika Serikat bulan ini.
Seorang sumber keamanan Israel menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan ke Gaza akan kembali disalurkan mulai Senin (20/10/2025), setelah sebelumnya dihentikan karena tuduhan pelanggaran “terang-terangan” oleh Hamas terhadap perjanjian gencatan senjata.
Sebagai respons atas serangan rudal antitank dan tembakan yang menewaskan dua tentaranya, militer Israel melancarkan serangan ke berbagai target Hamas di Gaza, termasuk komandan lapangan, pejuang bersenjata, terowongan, dan gudang senjata.
Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 26 orang, termasuk seorang perempuan dan seorang anak, menurut warga dan otoritas kesehatan setempat. Salah satu serangan dilaporkan menghantam bekas gedung sekolah yang digunakan sebagai tempat pengungsian di Nuseirat.
Dua pejabat, masing-masing dari Israel dan Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, bersama menantunya Jared Kushner, akan tiba di Israel pada Senin untuk melanjutkan pembicaraan diplomatik.
Sayap bersenjata Hamas menyatakan tetap berkomitmen pada gencatan senjata dan mengaku tidak mengetahui adanya bentrokan di Rafah. Mereka juga menegaskan tidak menjalin kontak dengan kelompok lain di wilayah tersebut sejak Maret lalu.
Wakil Presiden AS JD Vance, saat dimintai komentar mengenai situasi Gaza, tidak menyinggung serangan udara Israel, namun menyebut masih ada sekitar 40 sel Hamas yang aktif dan belum ada sistem keamanan yang mampu menjamin pelucutan senjata.
“Beberapa sel mungkin akan menghormati gencatan senjata, tapi banyak juga yang tidak,” ujar Vance. Ia menambahkan, “Sebelum kita bisa memastikan Hamas benar-benar dilucuti, dibutuhkan keterlibatan negara-negara Teluk Arab untuk menegakkan hukum dan keamanan di lapangan.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa ia telah memerintahkan militer untuk memberikan respons tegas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas.
Kekhawatiran Warga dan Jalan Damai yang Terjal
Ketegangan yang meningkat membuat warga Palestina bergegas membeli kebutuhan pokok di pasar Nuseirat, sementara sejumlah keluarga melarikan diri dari Khan Younis di selatan Gaza setelah wilayah tersebut dibombardir.
Situasi ini mengingatkan pada insiden akhir 2024, ketika Israel merespons pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas dan Hezbollah di Lebanon, meskipun gencatan itu akhirnya bertahan relatif stabil.
Namun, proses perdamaian di Gaza masih menghadapi tantangan besar. Gencatan senjata sebelumnya sempat runtuh pada Maret lalu setelah dua bulan masa tenang.
Perselisihan Soal Jenazah Sandera
Gencatan senjata yang baru diberlakukan sejak 10 Oktober, mengakhiri konflik selama dua tahun. Meski demikian, kedua pihak terus saling menuduh melakukan pelanggaran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa garis demarkasi atau “garis kuning” tempat pasukan Israel mundur akan ditandai secara fisik, dan setiap upaya melintas akan direspons dengan tembakan.
Hamas menuduh Israel melakukan pelanggaran yang menyebabkan 46 korban jiwa dan menghambat distribusi bantuan. Pada Sabtu (18/10), Israel mengumumkan bahwa perbatasan Rafah akan tetap ditutup hingga Hamas memenuhi kewajiban dalam perjanjian gencatan senjata, termasuk menyerahkan jenazah sandera yang tersisa.
Hamas menyatakan tidak berniat menahan jenazah tersebut, namun beberapa masih terkubur di bawah reruntuhan dan membutuhkan alat khusus untuk dievakuasi. Hingga pekan lalu, Hamas telah membebaskan 20 sandera hidup dan menyerahkan 12 dari total 28 jenazah tawanan yang meninggal.
Bantuan Kemanusiaan Masih Minim
Perbatasan Rafah telah ditutup sebagian besar sejak Mei 2024. Dalam kesepakatan gencatan senjata terbaru, peningkatan bantuan kemanusiaan menjadi salah satu poin utama. Menurut IPC Global Hunger Monitor, ratusan ribu warga Gaza mengalami krisis kelaparan sejak Agustus.
Rafah sebelumnya menjadi jalur utama masuknya bantuan, namun jalur alternatif yang dibuka sejak gencatan senjata masih belum mencukupi. PBB menegaskan bahwa jumlah bantuan yang masuk masih jauh dari kebutuhan.
Isu pelucutan senjata Hamas, masa depan pemerintahan Gaza, pembentukan pasukan internasional untuk stabilisasi, serta langkah menuju negara Palestina masih menjadi tantangan besar dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
