NARASITODAY.COM, MANOKWARI- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk membuka Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar percepatan pembangunan di Tanah Papua dilakukan secara konkret, terukur, dan berkeadilan.
Presiden menegaskan bahwa Papua menjadi prioritas pembangunan nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam berbagai program pemerintah.
Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka menyebut Rapat Pleno ini sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi pelaksanaan mandat Otonomi Khusus (Otsus) Papua sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Wapres Gibran di Tanah Papua sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di wilayah paling timur Indonesia itu.
“Ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Papua di mana Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan melakukan kunjungan kerja. Kini kita melaksanakan rapat pleno bersama sebagai langkah awal penting dalam menjalankan amanat besar ini,” ujarnya.
Ribka menambahkan, forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas lembaga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat adat Papua guna mendorong tata kelola pembangunan yang lebih efektif.
Ia juga menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kebijakan Otsus Papua dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wapres Gibran menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Tanah Papua yang dijalankan dengan kecepatan dan inovasi berlipat.
“Sekarang sudah ada dua lembaga, maka saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan harus dua kali lipat, inovasi dua kali lipat, dan manfaat nyata bagi masyarakat juga harus dua kali lipat,” tegas Gibran.
Ia menambahkan, kehadiran BP3OKP dan Komite Eksekutif diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor.
“Kedua lembaga ini sifatnya saling melengkapi dan memperkuat. Ini adalah bentuk komitmen tinggi dari Bapak Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua,” ujarnya.
Rapat pleno tersebut ditutup dengan penyampaian rekomendasi dan usulan dari perwakilan enam provinsi di Tanah Papua.
Hasilnya akan menjadi dasar penetapan prioritas program percepatan pembangunan Otsus Papua ke depan.
Acara turut dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua Komite Eksekutif Velix Vernando Wanggai, serta sejumlah anggota Komite Eksekutif lainnya seperti John Wempi Wetipo, Paulus Waterpauw, dan Gracia Josaphat Jobel Mambrasar.
Hadir pula perwakilan BP3OKP dari enam provinsi di Tanah Papua dan jajaran Sekretariat Wakil Presiden.***
Editor : Andreas
