NARASITODAY.COM, WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Donald Trump akan memangkas sekitar 317.000 pegawai federal pada tahun ini, sebuah langkah restrukturisasi besar-besaran yang diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi federal.
Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala Kantor Manajemen Personalia (OPM) Amerika Serikat (AS), Scott Kupor. Angka pemangkasan ini dilaporkan lebih tinggi dari proyeksi awal yang ia sampaikan sebelumnya, yakni 300.000 pegawai.
“Perampingan ini adalah langkah penting untuk memastikan pemerintah federal kembali efisien dan tidak membengkak,” ujar Kupor dalam keterangan resminya, dikutip Reuters pada Selasa (25/11/2025).
Langkah pemangkasan ini, menurut Kupor, selaras dengan arahan Presiden Trump untuk menata ulang birokrasi federal. Saat Trump memulai masa jabatan keduanya, jumlah pegawai sipil federal dilaporkan mencapai sekitar 2,4 juta orang.
Selain pemangkasan, Kupor juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk merekrut 68.000 pegawai baru pada tahun 2025. Angka ini juga meningkat dari perkiraan awal 50.000 orang, mengindikasikan bahwa restrukturisasi tidak hanya berfokus pada pengurangan, tetapi juga penggantian dan penyesuaian kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
Perampingan ini berada di bawah koordinasi Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), sebuah unit khusus yang dibentuk Trump di awal masa jabatan kedua. Kupor menambahkan bahwa ia bersama Direktur Anggaran Gedung Putih, Russ Vought, tengah bekerja untuk “melembagakan misi DOGE dalam restrukturisasi tenaga kerja federal”.
Meskipun Kupor dan Vought berkomitmen untuk melanjutkan misi restrukturisasi, langkah pemerintah ini berada dalam sorotan setelah laporan sebelumnya dari Reuters. Media tersebut melaporkan bahwa DOGE justru dibubarkan padahal masa jabatan masih tersisa sekitar delapan bulan.
Pembubaran mendadak DOGE ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kelanjutan dan implementasi program reformasi birokrasi yang ambisius tersebut. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana program perampingan skala besar, yang menargetkan efisiensi struktural, akan terus berjalan tanpa adanya unit koordinasi khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Hal ini menyiratkan adanya tarik ulur di dalam pemerintahan Trump mengenai bentuk akhir dari reformasi tenaga kerja federal.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
