NARASITODAY.COM, JAKARTA – Industri bioskop di Indonesia menghadapi masa-masa sulit dengan kabar terancamnya penutupan 15 bioskop akibat kombinasi kelesuan ekonomi dan pergeseran perilaku menonton masyarakat. Kondisi ini mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi sektor perfilman nasional.
Sekretaris Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Judith Dipodiputro, membenarkan adanya rencana penutupan tersebut, yang terutama disebabkan oleh berkurangnya minat masyarakat untuk menonton di bioskop.
“Benar, ada 15 bioskop yang mau tutup. Ya memang dalam semua industri kan pasti ada up and down-nya, tapi ya berharap ini bisa berlalu dengan cepat,” kata Judith kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (2/12/2025) lalu.
Ancaman penutupan 15 bioskop ini sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI.
Menurut Teuku Riefky, salah satu penyebab utamanya adalah masyarakat yang mulai beralih menonton film melalui layanan streaming resmi.
“Ada 15 bioskop yang juga mulai tutup, karena mungkin kondisi perekonomian masyarakat saat ini, juga mungkin masyarakat mulai beralih menonton lewat streaming online,” kata Teuku dalam raker pada Kamis (6/11/2025) lalu.
Kekhawatiran ini sejalan dengan keluhan para pengusaha industri film Indonesia, di mana masalah pendanaan, regulasi, dan pembajakan, selain akses ke bioskop, menjadi poin-poin krusial yang perlu dibahas dengan para pemangku kepentingan.
“Ini menjadi keresahan bagi pengusaha perfilman di Indonesia, mulai dari akses ke bioskop, masalah pendanaan, regulasi, pembajakan, itu juga menjadi poin-poin yang menjadi pembahasan antara kami dengan para stakeholder,” jelas Menekraf.
Di balik ancaman penutupan bioskop, masalah yang lebih mendasar adalah ketersediaan dan jumlah layar di Indonesia yang sangat minim. BPI menegaskan bahwa rasio layar per 100.000 penduduk di Indonesia masih sangat rendah, yakni hanya mencapai 0,7 per layar.
Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Thailand yang memiliki rasio 1,7 dan Malaysia yang sudah mencapai 3,6. Rendahnya rasio ini mencerminkan buruknya akses dan penetrasi infrastruktur bioskop di Indonesia, terutama di luar kota-kota besar.
“Dengan jumlah penduduk yang kita miliki, Indonesia seharusnya memiliki sekitar 10.000 layar. Jadi masih ada kekurangan lebih dari 7.000 layar pada saat ini,” ujar Judith.
Hingga Januari 2024, total bioskop di seluruh Indonesia mencapai 496 lokasi dengan 2.375 unit layar. Meskipun terjadi penambahan 16 lokasi dan 70 layar dibandingkan tahun 2023, angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan minimum untuk melayani populasi besar Indonesia.
BPI berharap audiensi dengan pemerintah, dalam hal ini Kemenekraf dan Komisi VII DPR RI, dapat memfasilitasi kebutuhan industri perfilman agar dapat pulih kembali dan tumbuh berkembang.
“Kita berterima kasih dengan adanya rapat kerja ini, permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dan juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan kami bisa terfasilitasi,” terang Judith.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
