NARASITODAY.COM, SOFIA — Ribuan warga Bulgaria turun ke jalan pada Kamis malam waktu setempat untuk memprotes pemerintahan yang akan segera berakhir. Mereka menuntut penyelenggaraan pemilihan umum yang adil serta reformasi sistem peradilan guna memberantas korupsi yang telah lama membayangi negara tersebut.
Aksi unjuk rasa berlangsung di ibu kota Sofia dan sejumlah kota lain di negara kawasan Laut Hitam itu, di tengah situasi politik yang kembali memanas. Protes terjadi saat Bulgaria bersiap mengadopsi mata uang euro pada 1 Januari mendatang, menggantikan mata uang lev sebuah langkah yang dinilai penting bagi stabilitas ekonomi negara anggota Uni Eropa termiskin tersebut, sebagaimana dilaporkan Reuters, Jumat (19/12/2025).
Pemerintahan yang berkuasa sejak Januari sejatinya diperkirakan akan mengawal proses adopsi euro. Namun, pengunduran diri Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov pekan lalu mengubah peta politik secara drastis. Zhelyazkov mundur setelah berminggu-minggu demonstrasi menentang dugaan korupsi negara serta rancangan anggaran baru yang dikhawatirkan akan menaikkan beban pajak masyarakat.
Dalam demonstrasi, para pengunjuk rasa tampak mengibarkan bendera Bulgaria dan Uni Eropa. Sejumlah spanduk bernada protes juga dibentangkan, salah satunya bertuliskan, “Ini bukan lelucon.”
Shisman Nikolov (48), seorang tenaga penjualan yang ikut turun ke jalan, meluapkan kemarahannya terhadap elite penguasa.
“Segala sesuatu tentang pemerintah ini sangat kurang ajar, tidak tahu malu. Perilaku arogan seperti itu mendefinisikan pemerintahan ini,” kata Nikolov.
Ia menambahkan bahwa sikap tersebut semakin menjauhkan pemerintah dari rakyat.
“Masyarakat tidak menghormati orang-orang yang menganggap diri mereka lebih tinggi dari orang lain,” ujarnya.
Di tengah kebuntuan politik, Presiden Bulgaria Rumen Radev kini tengah melakukan konsultasi dengan berbagai partai politik untuk mencari kemungkinan pembentukan pemerintahan baru. Jika upaya tersebut gagal, Radev akan menunjuk pemerintahan sementara dan menggelar pemilihan umum sela.
Bulgaria, yang juga merupakan anggota NATO, telah menggelar tujuh pemilihan nasional dalam empat tahun terakhir. Ketidakstabilan ini dipicu oleh kegagalan berulang pemerintahan mempertahankan mayoritas di parlemen yang terfragmentasi.
Ketegangan politik semakin meningkat setelah pemerintah awal bulan ini menarik rancangan anggaran 2026, yang untuk pertama kalinya disusun dalam denominasi euro. Langkah itu diambil menyusul protes massal dari partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil.
Mereka menentang rencana kenaikan iuran jaminan sosial serta pajak dividen, yang dinilai akan membebani publik demi menutup lonjakan belanja negara. Ketidakpuasan tersebut kini menjadi pemicu utama gelombang demonstrasi yang kembali mengguncang Bulgaria.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
