NARASITODAY.COM, BANDA ACEH – Harapan warga Aceh untuk segera kembali ke rumah masing-masing nampaknya harus tertunda. Di tengah sisa lumpur dan genangan yang masih mengepung pemukiman, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa perjuangan di garis depan kebencanaan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa 11 dari 18 kabupaten dan kota yang terdampak bencana di Provinsi Aceh resmi memperpanjang status tanggap darurat hingga sepekan ke depan. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan warga yang terdampak tetap optimal di tengah situasi yang masih kritis.
“Sebanyak 11 dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh memperpanjang status tanggap darurat. Sedangkan tujuh kabupaten kota lainnya kini sudah beralih dari transisi darurat ke pemulihan,” ujar Kepala BNPB Suharyanto, Jumat (26/12/2025).
Dari belasan daerah tersebut, tujuh kabupaten ditetapkan dalam kategori berdampak parah. Wilayah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Sementara daerah lain yang juga memperpanjang status adalah Pidie, Pidie Jaya, Nagan Raya, dan Kota Lhokseumawe.
“Kabupaten yang parah tersebut yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues,” tambah Suharyanto.
Di sisi lain, secercah harapan muncul di tujuh wilayah lainnya seperti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, hingga Subulussalam yang mulai beranjak ke masa transisi menuju pemulihan.
Skala bencana kali ini tergolong masif. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengungkapkan bahwa dampak bencana telah menyentuh 3.978 desa yang tersebar di 225 kecamatan. Di lapangan, wajah pengungsian mulai berubah; jika sebelumnya pangan menjadi prioritas, kini warga mulai kesulitan mengakses kebutuhan dasar untuk bertahan hidup sehari-hari.
“Kebutuhan mendesak korban bencana saat ini sudah beralih kepada non-pangan seperti tenda pengungsian, tandon dan air bersih, lampu emergensi, bahan medis, peralatan dapur, dan lainnya,” kata M. Nasir.
Hingga saat ini, sebanyak 1.251,6 ton logistik telah disalurkan kepada para penyintas. Pemerintah kini mulai memutar kemudi kebijakan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak agar para pengungsi bisa segera pulang.
“Dengan adanya kabupaten kota yang sudah memasuki masa transisi, maka pemulihan segera dilakukan. Untuk tahap awal, kami mendorong perbaikan rumah rusak ringan dan sedang guna mengurangi angka pengungsian,” pungkas M. Nasir.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
