NARASITODAY.COM, BANDA ACEH – Harapan warga Aceh untuk memulai tahun baru dengan tenang tampaknya harus tertunda. Di tengah sisa-sisa lumpur dan genangan yang belum sepenuhnya surut, Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi untuk kedua kalinya, terhitung sejak 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026 mendatang.
Keputusan ini diambil mengingat skala dampak bencana yang masih luas, melintasi ribuan desa dan menyisakan ribuan jiwa di pengungsian yang masih membutuhkan uluran tangan pemerintah.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa perpanjangan selama 14 hari ini merupakan hasil analisis cepat pos komando serta koordinasi dengan Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto. Melalui akun media sosialnya, Mualem memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
“Saya sebagai Gubernur Aceh, dengan ini menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 selama 14 hari ke depan, terhitung sejak 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026,” tulis Mualem dalam unggahan Instagramnya @muzakirmanaf1964, dikutip Jumat (26/12/2025).
Ia menekankan bahwa bantuan tidak boleh hanya menumpuk di kota, melainkan harus menembus hingga desa pelosok yang terisolasi. “Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar hak asasi manusia (HAM),” tegasnya.
Di balik status darurat ini, ada ribuan anak sekolah yang terancam kehilangan waktu belajar. Mualem pun meminta agar perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, dan pakaian segera disiapkan agar proses pendidikan tetap berjalan di tengah suasana prihatin.
Selain itu, pos kesehatan diinstruksikan untuk tetap siaga hingga ke pelosok. Sektor infrastruktur juga menjadi perhatian agar akses yang terputus segera pulih. “Persiapkan pembangunan infrastruktur agar berjalan dengan baik,” ujarnya.
Data dari BNPB menunjukkan kontras situasi di lapangan. Dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, 11 daerah termasuk Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang masih berada dalam kondisi parah dan memperpanjang masa tanggap darurat. Sementara itu, 7 daerah lainnya mulai merangkak menuju masa pemulihan.
Kepala BNPB Suharyanto merinci bahwa perpanjangan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan di wilayah yang terdampak paling hebat.
“Sebanyak 11 dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh memperpanjang status tanggap darurat. Sedangkan tujuh kabupaten kota lainnya kini sudah beralih dari transisi darurat ke pemulihan,” kata Suharyanto, Jumat (26/12/2025).
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengungkapkan tantangan logistik yang luar biasa di mana bencana ini telah menyentuh 3.978 desa. Kini, kebutuhan warga mulai bergeser dari sekadar makanan menjadi kebutuhan sanitasi dan perlengkapan harian.
“Kebutuhan mendesak korban bencana saat ini sudah beralih kepada non-pangan seperti tenda pengungsian, tandon dan air bersih, lampu emergency, bahan medis, peralatan dapur, dan lainnya,” jelas M. Nasir.
Hingga saat ini, lebih dari 1.250 ton logistik telah disalurkan. Pemerintah Aceh kini mulai fokus mendorong perbaikan rumah dengan kerusakan ringan dan sedang bagi daerah yang sudah memasuki masa transisi, agar para pengungsi dapat segera kembali dan merajut kembali kehidupan mereka.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
