NARASITODAY.COM, JAKARTA – Di tengah ancaman kenaikan harga pangan menjelang Ramadan, pemerintah memutuskan untuk tidak terburu-buru menarik rem darurat pada sektor ekspor kelapa. Meski industri dalam negeri mulai menjerit akibat kelangkaan bahan baku, Kementerian Pertanian memilih untuk tetap membiarkan para petani menikmati “manisnya” harga pasar global.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan bahwa hingga saat ini, kebijakan moratorium atau penghentian sementara ekspor kelapa belum masuk dalam agenda jangka pendek pemerintah.
Bagi pemerintah, kenaikan harga kelapa adalah pedang bermata dua. Di satu sisi membebani konsumen, namun di sisi lain menjadi berkah bagi jutaan rakyat yang menggantungkan hidup dari pohon kelapa. Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan ini dikendalikan secara hati-hati agar tidak merugikan petani.
“Kan kelapa bagus harganya kan, ini saya ngomong bukan mahal harga ya, tapi kelapa bagus harganya kan bagus, bukan sekarang? Lebaran yang lalu juga harganya bagus,” ujar Sudaryono saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Menjelang Ramadan dan Idulfitri yang diprediksi jatuh pada pertengahan Februari hingga Maret mendatang, permintaan kelapa dipastikan akan melonjak. Namun, Sudaryono menekankan bahwa kelapa adalah komoditas rakyat yang sudah selayaknya memberikan keuntungan langsung bagi mereka yang menanamnya.
“So far kita kendalikan lah. Intinya kelapa ini adalah komoditas milik rakyat. Jadi sebagian besar, hampir semua orang yang menanam kelapa itu kan rakyat. Jadi ya biarkanlah rakyat juga menikmati hasil panen kelapanya dengan harga yang bagus,” tambahnya.
Meski Kementan memilih berpihak pada harga di tingkat petani, suara berbeda datang dari sektor perindustrian. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya sempat mengusulkan moratorium ekspor selama 3 hingga 6 bulan.
Kelangkaan bahan baku kelapa bulat dinilai telah mencapai titik kritis hingga mengganggu operasional pabrik dan memicu pengurangan tenaga kerja. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, dalam catatan resminya pernah menekankan pentingnya langkah cepat demi stabilitas domestik.
“Kami mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek guna menstabilkan pasokan domestik,” ungkap Putu dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.
Ketegasan sikap Kementan saat ini seolah menjadi jawaban atas kegelisahan industri tersebut. Saat kembali ditegaskan mengenai kemungkinan kebijakan larangan ekspor dalam waktu dekat, Sudaryono menjawab dengan singkat.
“Sementara belum ada (rencana moratorium),” ucapnya menutup perbincangan.
Kini, dengan Ramadan yang sudah di depan mata, pasar akan menjadi saksi apakah keseimbangan antara keuntungan rakyat dan kebutuhan industri dapat terjaga tanpa campur tangan moratorium.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
