NARASITODAY.COM, BOGOR- Suara warga dan pelaku usaha tambang dari wilayah barat Kabupaten Bogor belum juga kehabisan napas.
Usai menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kecamatan Cigudeg pada 12 Januari 2026, perwakilan masyarakat Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin bersama para pengusaha tambang melanjutkan perjuangan mereka lewat jalur yang lebih adem audiensi resmi di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Bupati Bogor, Cibinong, ini menjadi ajang duduk bareng tanpa teriak-teriak, tanpa spanduk untuk menyamakan persepsi antara warga, pengusaha, dan pemerintah daerah.
Salah satu perwakilan warga, Ahmmad Gojali atau yang akrab disapa Bule, menyebut audiensi ini sebagai kelanjutan dari aksi damai sebelumnya.
Menurutnya, banyak warga yang nasib ekonominya kini ikut parkir sejak kebijakan penutupan tambang diberlakukan.
“Kami kemarin sudah menyampaikan keluh kesah masyarakat Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin. Sekarang kami datang lagi supaya nasib kami tidak terus menggantung,” ujar Bule.
Jalan Tambang Jadi Bintang Utama
Dalam audiensi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Bogor bersama jajaran Pemkab menerima langsung aspirasi warga dan pelaku usaha tambang.
Topik utamanya satu jalan tambang, yang sejak lama dinanti seperti hujan di musim kemarau. Sejumlah kesepakatan pun mengemuka. Pembangunan jalan tambang dipastikan berjalan, dengan finalisasi trase ditargetkan rampung pada Januari 2026.
Pembebasan lahan akan dilakukan tahun ini dengan anggaran APBD sebesar Rp100 miliar.
Para pengusaha tambang juga diminta ikut urunan. Bentuknya fleksibel, bisa hibah lahan atau dukungan dana, tergantung apakah jalur jalan tambang melintasi wilayah usaha mereka atau tidak.
Tak berhenti di situ, land clearing akan dilakukan paralel usai pembebasan lahan, melibatkan TNI dan didukung penuh para pengusaha.
Targetnya, pada 2026 jalan tambang sudah bisa dilalui truk bermuatan 20–30 ton. Betonisasi menyusul di 2027.
Sambil menunggu jalan tambang rampung, Pemkab Bogor juga menyiapkan solusi sementara.
Truk sumbu dua dan tiga akan diarahkan melalui jalur Cigudeg dan Rumpin setelah perbaikan Jembatan Leuwiranji rampung pada 31 Januari 2026. Sementara itu, truk sumbu satu masih boleh melintas jalur Parungpanjang.
Lanjut Naik Level, Temui Gubernur
Tak ingin berhenti di tingkat kabupaten, Pemkab Bogor bersama perwakilan warga dan pengusaha tambang dijadwalkan bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang lebih dikenal dengan Kang Dedi Mulyadi (KDM)pada pekan depan.
Agenda utamanya jelas: menyampaikan hasil audiensi sekaligus menjelaskan kontribusi sektor tambang terhadap pembangunan daerah.
“Kami berharap Pak Gubernur bisa mencabut Surat Edaran penghentian sementara operasional quarry. Kami ingin kembali bekerja dan membangun,” ujar Bule, penuh harap.
Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade menegaskan, langkah yang ditempuh Pemkab bukan reaksi dadakan akibat demo. Menurut mereka, rencana pembangunan jalan tambang sudah disusun sejak 2025 dan kini memasuki fase percepatan.
“Kami ingin masyarakat tahu, ini bukan respons sesaat. Ini rencana besar yang sudah disiapkan sejak lama. Aspirasi warga justru menjadi penguat,” kata Bupati Rudy.
Dengan komunikasi yang semakin terbuka dan langkah-langkah yang mulai terlihat wujudnya, masyarakat kini menunggu satu keputusan krusial apakah Surat Edaran penghentian operasional tambang akan dicabut atau tidak.
Wartawan : Andreas
