
NARASITODAY.COM, BOYOLALI – Lapangan Desa Butuh, Boyolali, Kamis (15/1/2026), berubah menjadi panggung perayaan Hari Desa Nasional 2026.
Di hadapan warga desa, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan pesan yang sederhana namun krusial, pembangunan desa tak akan kokoh tanpa kepastian hak atas tanah.
Menurut Ossy, legalitas tanah bukan sekadar dokumen. Sertifikat adalah pintu masuk bagi warga desa untuk meningkatkan kesejahteraan, membuka akses ekonomi, hingga mengembangkan usaha produktif.
“Dengan kepastian hukum atas tanah, masyarakat punya dasar yang kuat untuk membangun kehidupannya,” ujarnya.
Ia menautkan peran Kementerian ATR/BPN dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto membangun dari desa dan dari bawah.
Bagi Ossy, agenda besar itu hanya bisa berjalan jika desa diberi fondasi yang adil dan jelas, salah satunya melalui kepastian hak atas tanah.
Tak berhenti pada urusan legalitas, Ossy menegaskan bahwa tugas ATR/BPN juga menyentuh penataan akses atas tanah. Tanah yang sudah bersertifikat, kata dia, harus bisa memberi nilai tambah, bukan sekadar disimpan.
“Tanah harus produktif dan memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya,” tuturnya.
Dalam peringatan Hari Desa Nasional itu, Ossy juga menekankan pentingnya kerja bersama lintas kementerian. ATR/BPN, katanya, tak bisa berjalan sendiri.
Sinergi dengan Kementerian Desa serta kementerian dan lembaga lain menjadi kunci untuk memastikan pembangunan desa berjalan inklusif dan berkeadilan.
“Kami akan terus bergandengan tangan, bahu-membahu, untuk membangun desa yang berkelanjutan,” ucapnya.
Pesan serupa disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
Ia memaparkan dua belas Aksi Bangun Desa yang disiapkan Kementerian Desa sebagai langkah konkret mewujudkan Asta Cita keenam.
Jika seluruh aksi itu berjalan, Yandri optimistis cita-cita besar Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan.
“Ini investasi untuk masa depan anak cucu kita,” katanya.
Peringatan Hari Desa Nasional 2026 sendiri mengusung tema “Bangun Desa Bangun Indonesia: Desa Terdepan untuk Indonesia”.
Sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta kepala daerah hadir, menegaskan satu pesan bersama, desa bukan lagi halaman belakang pembangunan, melainkan wajah depan Indonesia.
Editor : Andreas












