NARASITODAY.COM, MINNEAPOLIS – Udara dingin di Minnesota kini terasa lebih mencekam. Bukan karena salju, melainkan karena ancaman kehadiran sepatu bot militer di jalanan kota. Pentagon dilaporkan telah memerintahkan sekitar 1.500 prajurit aktif Angkatan Darat AS dari Divisi Lintas Udara ke-11 yang berbasis di Alaska untuk bersiaga penuh. Status siaga ini menyusul eskalasi protes massa terhadap kebijakan deportasi pemerintahan Presiden Donald Trump yang kian tajam.
Langkah ini diambil setelah Trump mengancam akan menggunakan Insurrection Act (Undang-Undang Pemberontakan) untuk mengerahkan pasukan bersenjata guna meredam aksi yang menyasar agen federal.
Gelombang protes yang kini mengguncang Minneapolis dan St. Paul berakar dari sebuah tragedi pada 7 Januari lalu. Renee Good, seorang ibu tiga anak berusia 37 tahun, tewas ditembak oleh petugas imigrasi (ICE) saat berada di balik kemudi mobilnya. Kematian Good menjadi sumbu ledak bagi warga yang sudah lama merasa terintimidasi oleh kehadiran sekitar 3.000 agen federal di wilayah mereka.
Konfrontasi tak terelakkan. Pada hari Minggu, pemandangan dramatis terjadi di St. Paul saat agen bersenjata menyeret seorang pria komunitas Hmong keluar rumah hanya dengan mengenakan selimut. Warga membalas dengan kebisingan peluit dan klakson, menciptakan simfoni perlawanan di lingkungan yang biasanya tenang. Insiden ini memperluas luka, tidak hanya di komunitas Somalia yang sering disorot Trump, tapi juga menjalar ke komunitas Hmong dan Meksiko.
Meski Washington menilai Minnesota dalam keadaan darurat, Wali Kota Minneapolis Jacob Frey justru memberikan pandangan yang bertolak belakang. Baginya, pengerahan militer adalah langkah provokatif yang tidak dibutuhkan.
“Itu akan menjadi langkah yang mengejutkan,” kata Frey dalam wawancara dengan NBC. “Kami tidak membutuhkan lebih banyak agen federal untuk menjaga keselamatan warga. Kami aman.”
Senada dengan Frey, Gubernur Tim Walz memilih langkah berbeda dengan mengerahkan Garda Nasional negara bagian untuk mendukung penegakan hukum lokal sekaligus melindungi hak warga untuk melakukan protes damai, meski dirinya sendiri tengah berada di bawah penyelidikan Departemen Kehakiman.
Presiden Trump berulang kali mengaitkan kerusuhan ini dengan dugaan skandal pencurian dana federal dan secara spesifik menyoroti kebijakan deportasi. Pentagon, melalui juru bicara Sean Parnell, menegaskan kesiapan mereka untuk bergerak jika instruksi turun dari Gedung Putih.
“Departemen Perang selalu siap melaksanakan perintah panglima tertinggi jika diminta,” ujar Parnell, menggunakan istilah “Departemen Perang” yang menjadi sebutan pilihan pemerintahan Trump untuk Departemen Pertahanan.
Jika pasukan dari Alaska yang ahli dalam operasi cuaca dingin ini benar-benar dikirim, mereka akan menambah daftar panjang pengerahan militer di kota-kota yang dipimpin politisi Demokrat, menyusul langkah serupa di Los Angeles dan Washington D.C. tahun lalu. Namun, dengan ditariknya Garda Nasional dari kota-kota lain seperti Chicago baru-baru ini akibat tantangan hukum, nasib pengerahan pasukan di Minnesota masih menjadi tanda tanya besar dalam catur politik federal.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
