NARASITODAY.COM, TOKYO – Sejarah baru saja digoreskan di gedung Diet Nasional. Perdana Menteri perempuan pertama Jepang, Sanae Takaichi, mengambil langkah politik paling berani dalam kariernya dengan mengumumkan pembubaran parlemen pekan ini. Langkah “pemilu cepat” ini merupakan upaya Takaichi untuk menguji nyali politiknya sekaligus memperkuat fondasi kekuasaan di tengah kepungan krisis domestik dan ketegangan dengan China.
Dalam konferensi pers yang digelar Senin (19/1/2026), Takaichi secara resmi menetapkan kalender politik baru bagi Negeri Matahari Terbit. Parlemen akan dibubarkan pada 23 Januari, diikuti masa kampanye pada 27 Januari, dan puncaknya adalah pemungutan suara pada 8 Februari mendatang.
“Apakah Sanae Takaichi layak menjadi perdana menteri? Saya ingin meminta rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memutuskan,” ujar Takaichi dengan nada tegas di hadapan wartawan, sebagaimana dilansir AFP.
Ia merinci bahwa seluruh proses akan berjalan cepat. “Setelah pembubaran majelis rendah pada 23 Januari, jadwal akan ditetapkan untuk memulai kampanye pada 27 Januari dan pemungutan serta penghitungan suara pada 8 Februari,” tambahnya.
Takaichi saat ini berada di posisi yang unik. Meskipun ia menikmati elektabilitas pribadi yang tinggi sejak dilantik Oktober lalu, partai penyokongnya, Partai Demokrat Liberal (LDP), justru sedang kehilangan daya pikat di mata publik. Dengan hanya mengantongi mayoritas tipis di majelis rendah, Takaichi kerap terhambat dalam meluncurkan agenda besarnya, termasuk anggaran rekor 122,3 triliun yen untuk melawan inflasi.
Sadafumi Kawato, profesor emeritus Universitas Tokyo, menilai langkah ini adalah upaya memutus rantai kompromi. “Jika LDP bisa meraih mayoritas sendiri di majelis rendah, itu akan membantu dia menjalankan kebijakan tanpa harus berkompromi dengan partai lain,” ungkapnya.
Namun, jalan menuju kemenangan tidaklah mulus. Jun Azumi dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP) mengecam keras langkah ini, menuduh Takaichi “mengorbankan mata pencaharian rakyat” karena berisiko menunda pengesahan anggaran penting demi kepentingan politik praktis.
Selain urusan perut rakyat, pemilu ini menjadi sangat krusial bagi posisi geopolitik Jepang. Takaichi dikenal dengan sikap garis kerasnya terhadap Beijing, terutama setelah ia menyatakan kesiapan militer Jepang jika China menyerang Taiwan.
Respons China pun tak main-main ia larangan ekspor logam tanah jarang dan barang dual-use mulai menghantam industri kendaraan listrik Jepang. Di tengah situasi ini, Mikitaka Masuyama dari National Graduate Institute for Policy Studies memperingatkan bahwa Beijing kemungkinan besar akan mencoba memengaruhi pemilih Jepang agar tidak memilih pemimpin yang konfrontatif.
Kini, dengan bayang-bayang ancaman ekonomi dari China dan koalisi oposisi yang mulai merapat, Takaichi harus meyakinkan rakyat bahwa tangannya yang kuat adalah apa yang dibutuhkan Jepang saat ini. Apakah rakyat akan memberikan “stempel” persetujuan, atau justru menghukum LDP yang telah lama berkuasa? Jawaban itu tersimpan rapat di kotak suara pada 8 Februari nanti.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
