NARASITODAY.COM, BOGOR- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai investasi besar sumber daya manusia justru menuai sorotan tajam.
Di balik anggaran fantastis yang telah menembus Rp 335 triliun hingga 2026, kualitas pelaksanaan di lapangan dinilai jauh dari harapan, khususnya terkait standar gizi makanan yang diterima siswa.
Pemerhati kebijakan publik, Fikri Muhammad, menilai program MBG yang diluncurkan awal 2025 di bawah pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menyimpan banyak persoalan mendasar.
Alih-alih menjadi solusi peningkatan gizi anak-anak, program ini justru memunculkan keresahan, terutama di kalangan orang tua siswa.
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor itu mengungkapkan, di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Bogor pengelolaan dapur MBG diduga belum memenuhi standar gizi seimbang.
Menu yang disajikan kerap tidak sesuai dengan prinsip Isi Piringku yang menjadi acuan nasional pemenuhan gizi.
“Pengelolaan kualitas bahan baku dan masakan sering kali ditemukan dalam kondisi yang tak layak konsumsi,” ujar Fikri sebagai mana dilansir Jurnal Bogor, Sabtu (7/2/2026).
Menurutnya, kritik terhadap program MBG bukan sekadar kajian akademis. Keluhan datang langsung dari para orang tua yang setiap hari menyaksikan anak-anak mereka menerima makanan dengan komposisi yang dipertanyakan.
“Sering kali ditemukan penyajian menu yang kurang seimbang. Kami jadi bertanya-tanya, apakah ini sudah melalui pengawasan ahli gizi?” ungkapnya.
Keresahan itu semakin memuncak ketika prinsip Isi Piringku yang menekankan komposisi 1/3 sayuran, 1/3 karbohidrat, 1/6 buah, dan 1/6 protein kerap diabaikan dalam menu MBG.
Ketidakseimbangan ini dinilai berpotensi menghambat tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik.
Secara keseluruhan, Fikri menegaskan bahwa meskipun MBG lahir dari niat baik negara, lemahnya pengelolaan oleh SPPG menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi dan reformasi menyeluruh.
Ia berharap pemerintah tidak sekadar mengejar kuantitas penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas dan standar gizi terpenuhi secara konsisten, agar anggaran besar yang digelontorkan benar-benar berdampak pada masa depan generasi bangsa.
“Program ini seharusnya menjadi tonggak peningkatan gizi nasional. Tapi tanpa perbaikan serius, MBG hanya akan menjadi distribusi makanan yang kurang berkualitas,” tegasnya.***
Wartawan : Andreas
