NARASITODAY.COM, BOGOR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim menegaskan pentingnya sinkronisasi usulan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan saat kegiatan reses anggota DPRD masa sidang II tahun 2025–2026 di Kecamatan Citeureup, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, periode awal tahun menjadi waktu krusial untuk memasukkan usulan pembangunan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Batas waktu pengajuan aspirasi pokok pikiran ditetapkan pada Februari hingga Maret.
“Berbagai usulan untuk 2027 SIPD-nya harus kita kejar dan masuk aspirasi pokok pikiran itu di bulan Februari, Maret. Maka kami berharap alur usulan itu terpenuhi,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, setiap usulan harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan agar dapat terakomodasi secara formal, terutama program pembangunan berskala besar. Meski begitu, usulan mendesak masih dapat diperjuangkan melalui APBD Perubahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Usulan pembangunan dapat diajukan melalui tiga jalur, yakni jalur desa dan kelurahan, jalur teknokratik melalui dinas terkait, serta jalur aspirasi anggota DPRD yang dihimpun melalui reses dan kunjungan ke daerah pemilihan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Citeureup, Aris Nur Jatmiko menyebutkan, aspirasi yang mengemuka dalam reses didominasi persoalan infrastruktur pendidikan. Sejumlah usulan menyangkut kondisi sekolah yang berdiri dekat tebing dan kebutuhan rehabilitasi gedung.
“Hal-hal yang mengemuka masih seputar infrastruktur, terutama sekolah. Kita akan cek lagi, insya Allah nanti 2027 bisa masuk di dalam APBD,” ujarnya.***
Editor : Alysa
Wartawan : Amelia Azizah
Sumber : Timetoday.id
