Balochistan Alami Hari Paling Mematikan, Konflik Lama Kembali Memanas

NARASITODAY.COM, QUETTA – Senyapnya malam di 12 distrik Provinsi Balochistan, Pakistan, mendadak pecah oleh dentuman ledakan dan desing peluru pada akhir Januari lalu. Kelompok pemberontak Balochistan Liberation Army (BLA) meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai “Operation Herof 2.0”, sebuah serangan terkoordinasi paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir yang menyasar Quetta, Gwadar, hingga Mastung.

Data resmi melukiskan pemandangan yang mengerikan yaitu 17 personel keamanan dan 31 warga sipil tewas di tengah kobaran api bom bunuh diri dan baku tembak. Di pihak lain, militer Pakistan mengeklaim telah menewaskan 145 pemberontak dalam serangan balasan, sebuah angka yang hingga kini masih menjadi perdebatan panas.

Di balik layar peperangan ini, terdapat luka sejarah yang tak kunjung kering. Balochistan adalah wilayah yang luasnya mencakup 44 persen daratan Pakistan, namun hanya dihuni oleh 6 persen populasi. Tanah ini “menyusui” ekonomi nasional melalui ladang gas Sui yang memasok hingga 40 persen kebutuhan gas negara, serta kekayaan emas dan tembaga.

Namun, kelimpahan itu seolah tidak menyentuh rakyatnya. Balochistan tetap menjadi provinsi termiskin dengan 70 persen penduduk hidup dalam kemiskinan multidimensi. Proyek raksasa Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) senilai 62 miliar dolar AS, termasuk Pelabuhan Gwadar, justru dipandang warga lokal sebagai ancaman marginalisasi ekonomi ketimbang berkah kemakmuran.

Bagi para aktivis HAM, musuh sebenarnya bukan hanya peluru, melainkan pola penghilangan paksa yang sistematis. Komite Baloch Yakjehti (BYC) mencatat 1.223 kasus orang hilang pada 2025 saja. Salah satu kisah yang paling memilukan adalah Hani Baloch, seorang perempuan hamil delapan bulan yang dilaporkan hilang bersama keluarganya pada Desember lalu.

“Kepentingan Balochistan harus diprioritaskan di atas semua kepentingan sempit,” ujar Menteri Urusan Hukum Yaman, Eshraq al-Maqtari dalam konteks serupa, mencerminkan kerinduan akan keadilan yang juga dirasakan di wilayah konflik lain.

Ahli HAM PBB telah menyatakan “keprihatinan ekstrem” atas penahanan aktivis seperti Dr. Mahrang Baloch dan penggunaan kekuatan militer yang berlebihan. Bahkan, aturan terbaru “Prevention, Detention and Deradicalization Rules 2025” dikhawatirkan akan melegalkan pusat penahanan di luar pengawasan hukum standar.

Perkembangan paling mencolok dan mengerikan dari pemberontakan ini adalah munculnya pelaku bom bunuh diri perempuan. Mereka bukan warga buta huruf, melainkan perempuan muda berpendidikan tinggi dari kelas menengah, seperti Shari Baloch seorang guru dengan gelar MSc.

Dalam masyarakat patriarkal Balochistan, fenomena ini adalah sinyal bahaya. Kelompok pemberontak menyebut partisipasi perempuan sebagai bukti bahwa kebijakan keamanan negara yang represif telah mendorong kaum ibu dan guru untuk mengangkat senjata.

Kehadiran sekitar 736 pos pemeriksaan militer permanen di provinsi tersebut justru memperkuat persepsi publik bahwa mereka sedang “diduduki”, bukan “diintegrasikan”. Serangan udara di Khuzdar yang menelan korban sipil semakin menjauhkan hati generasi muda terdidik dari negara.

Banyak analis menekankan bahwa solusi militer tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan persoalan yang pada dasarnya bersifat politik. Tanpa dialog yang jujur mengenai otonomi, distribusi sumber daya yang adil, dan perlindungan HAM, Balochistan akan terus terjebak dalam siklus kekerasan di mana mereka yang paling dirugikan adalah nyawa dan keselamatan warganya sendiri.***