NARASITODAY.COM, KUALA LUMPUR – Ambisi Malaysia untuk mendongkrak posisinya dalam peta global industri semikonduktor tengah menghadapi ujian berat. Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) mengonfirmasi pada Rabu (4/3/2026) bahwa pihaknya tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, dan masalah tata kelola yang melingkupi kesepakatan strategis senilai 1,11 miliar ringgit atau setara US$280 juta (Rp4,72 triliun) antara pemerintah Malaysia dan raksasa chip asal Inggris, Arm Holdings.
Kesepakatan yang ditandatangani Maret lalu tersebut sejatinya merupakan langkah monumental bagi Malaysia. Di tengah guncangan perang dagang teknologi antara Amerika Serikat dan China, negara yang berstatus salah satu eksportir chip terbesar dunia itu berupaya beralih dari sekadar pusat pengemasan dan perakitan (lini rendah) menuju produksi bernilai tambah tinggi seperti fabrikasi wafer dan desain sirkuit terpadu.
Namun, niat mulia tersebut kini tercoreng laporan investigasi kriminal. Kepala MACC Azam Baki mengungkapkan bahwa penyelidikan telah memasuki fase pemeriksaan saksi secara intensif.
“Kami telah memanggil total 12 saksi sejauh ini dari berbagai lembaga pemerintah, terutama dari kementerian ekonomi, otoritas pengembangan investasi Malaysia, dan juga dari kementerian perdagangan serta beberapa lembaga lainnya,” ungkap Azam Baki kepada AFP.
Panasnya penyelidikan ini semakin terasa dengan diikutsertaannya seorang mantan menteri dalam daftar saksi yang dipanggil. Meskipun Azam Baki menolak menyebutkan nama individu tersebut secara spesifik, sorotan otomatis tertuju pada struktur kabinet saat kesepakatan itu ditandatangani. Pada saat itu, Rafizi Ramli menjabat sebagai Menteri Ekonomi Malaysia, sementara Tengku Zafrul Aziz memegang portofolio Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri.
Berdasarkan kesepakatan awal, pemerintah Malaysia berkomitmen membayar US$250 juta (Rp4,22 triliun) selama satu dekade kepada Arm Holdings perusahaan di bawah naungan Softbank untuk mendapatkan dukungan teknis dan akses desain chip.
Azam Baki menegaskan bahwa lembaganya tidak akan segan memperdalam penyelidikan jika ditemukan bukti baru. Ia berkomitmen untuk menangani kasus yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan investor ini dengan serius.
“Kami akan menyelidiki masalah ini secara adil dan profesional,” tegas Azam Baki, sembari menambahkan bahwa lebih banyak saksi akan dipanggil untuk membantu proses penyelidikan lebih lanjut.
Konteks Strategis dan Derap Indonesia
Kasus ini muncul di tengah momen krusial bagi Malaysia. Data dari Perusahaan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Malaysia menunjukkan ekspor semikonduktor negara tersebut mencapai 387,98 miliar ringgit (sekitar Rp1.476,6 triliun) pada tahun 2024, menempatkan mereka dalam jajaran 10 eksportir chip teratas dunia. Pulau Penang di utara, yang kerap dijuluki “Silicon Valley-nya Malaysia”, menjadi rumah bagi berbagai fasilitas manufaktur raksasa.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelumnya telah meluncurkan visi besar melalui rencana pembangunan taman desain semikonduktor masif pada April 2024, guna mengangkat negara tersebut dari ketergantungan pada produksi chip mentah.
Sementara itu, di sisi selatan perbatasan, Indonesia juga tengah bergerak cepat di sektor yang sama. Melalui Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara), Indonesia telah resmi menandatangani kerangka kerja sama dengan Arm Limited.
Langkah ini diambil untuk mempercepat penguasaan teknologi semikonduktor nasional, dengan fokus pada aspek desain chip untuk pusat data, otomotif, dan kecerdasan buatan (AI), menandai persaingan dan sekaligus kolaborasi regional dalam penguasaan teknologi masa depan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
