NARASITODAY.COM, HUMBAHAS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, Kamis (26/3/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan serta ketepatan sasaran Program BSPS Tahun Anggaran 2026 yang difokuskan pada peningkatan kualitas rumah masyarakat, khususnya rumah tidak layak huni (RTLH).
Mendagri Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh Kemendagri terhadap program perumahan yang dijalankan Kementerian PKP.
Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang telah memiliki rumah namun kondisinya belum layak huni.
Pada tahun 2026, jumlah penerima BSPS di Sumatera Utara meningkat signifikan. Sebanyak 19.668 unit rumah ditargetkan akan diperbaiki, naik tajam dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 1.982 unit.
Secara nasional, program BSPS tahun ini menargetkan 400.000 unit rumah.
Dari total 33 kabupaten/kota penerima di Sumatera Utara, Kabupaten Humbahas mendapatkan alokasi sebanyak 457 unit rumah.
Mendagri menegaskan, keberhasilan program BSPS sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat melalui semangat gotong royong.
Menurutnya, pembangunan rumah swadaya berbeda dengan perumahan komersial karena membutuhkan keterlibatan langsung warga.
Selain itu, ia menilai penyediaan rumah layak huni memiliki kaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kemendagri.
Pemerintah, lanjut Tito, juga memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pembangunan rumah, di antaranya pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri turut mengapresiasi pemerintah daerah dan masyarakat Humbahas atas percepatan pemulihan pascabencana.
Ia menyebut infrastruktur yang sempat terdampak longsor kini telah kembali normal dalam waktu singkat.
Kegiatan peninjauan ini turut dihadiri Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta pelaku usaha bahan bangunan.
Sumber: Puspen Kemendagri
