NARASITODAY.COM,JAKARTA – Di tengah guncangan harga minyak dunia akibat ketegangan di Asia Barat, pemerintah Indonesia menegaskan posisinya untuk tidak mengikuti jejak negara tetangga. Saat Malaysia mulai mengetatkan ikat pinggang dengan memangkas kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM), Jakarta memilih untuk tetap memasang badan bagi daya beli masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa hingga saat ini, belum ada garis kebijakan untuk membatasi subsidi BBM di tanah air. Perlindungan terhadap ekonomi akar rumput menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut.
Diplomasi “Hati-Hati” Bahlil
Ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026), Bahlil mengungkapkan bahwa arahan Presiden sangat jelas yakini setiap kebijakan energi harus menimbang napas ekonomi rakyat jelata.
“Presiden selalu menyampaikan kepada kami bahwa kita harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan saudara-saudara kita, rakyat kecil, masyarakat kita tentang tingkat kemampuan. Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi subsidi,” ujar Bahlil.
Meski skema subsidi dan harga BBM belum berubah, Bahlil tidak menutup mata pada volatilitas global yang bergerak secepat kilat. Pemerintah, lanjutnya, terus memantau dinamika pasar dari minggu ke minggu.
“Itu nanti kita lihat. Makanya dinamika ini kan kita akan ikuti. Ini cepat sekali dinamikanya. Bisa per minggu, bisa per bulan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana memastikan bahwa stok untuk BBM semuanya bisa clear,” tambahnya.
Kontras Kebijakan di Seberang Selat
Kondisi berbeda terjadi di Malaysia. Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim secara resmi mengumumkan langkah drastis untuk menyelamatkan ketahanan fiskal negaranya. Per 1 April mendatang, kuota bulanan bensin subsidi RON 95 (Budi95) bagi kendaraan pribadi akan dipangkas dari 300 liter menjadi 200 liter.
Langkah pahit ini diambil setelah beban subsidi Malaysia membengkak fantastis, dari 700 juta ringgit (Rp 2,96 triliun) melonjak ke angka 3,2 miliar ringgit (Rp 13,55 triliun).
“Insya Allah, saya akan menguraikan langkah-langkah strategis negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis energi global yang timbul dari konflik di Asia Barat, dengan pendekatan yang tegas, terstruktur, dan fokus pada kepentingan rakyat serta ketahanan bangsa,” ungkap Anwar Ibrahim, Kamis (26/3/2026).
Fokus pada Efisiensi dan Infrastruktur
Meskipun kuota dipangkas, PM Anwar menjamin harga eceran tetap dipatok di level subsidi untuk menjaga stabilitas domestik.
“Keputusan untuk mempertahankan harga bensin RON 95 sebesar 1,99 ringgit (Rp 8.431) per liter adalah langkah yang diperhitungkan dengan matang agar tidak membebani rakyat, meskipun harga minyak mentah melonjak secara global,” kata Anwar.
Logikanya sederhana: penghematan dari pemangkasan kuota tersebut akan dikembalikan ke kantong rakyat melalui bantuan tunai seperti STR dan SARA, serta perbaikan fasilitas publik.
| Perbandingan Kebijakan (Maret 2026) | Indonesia | Malaysia |
| Status Subsidi | Tetap (Tidak ada pembatasan) | Penyesuaian Kuota (Dipangkas) |
| Kuota Bulanan | Belum diatur batas liter | 200 Liter (Kendaraan Pribadi) |
| Fokus Utama | Daya beli rakyat kecil | Disiplin fiskal & Infrastruktur |
Di saat Malaysia mulai “berdisiplin” demi anggaran negara, Indonesia masih berupaya menjaga ketenangan di pompa bensin. Namun, dengan dinamika global yang terus memanas, publik kini menanti sejauh mana napas subsidi Indonesia mampu bertahan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
