NARASITODAY.COM, TOKYO – Gelombang kebangkrutan perusahaan kembali menghantam Jepang pada paruh pertama 2026. Ribuan pelaku usaha terpaksa menghentikan operasional di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya mereda, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat, kenaikan biaya operasional, hingga krisis tenaga kerja.
Lembaga riset Tokyo Shoko Research mencatat sebanyak 5.346 perusahaan di Jepang dinyatakan bangkrut selama semester I-2026.
“Jumlah kebangkrutan telah meningkat ke level tertinggi pada semester pertama dalam 12 tahun,” tulis Tokyo Shoko Research, seperti dikutip NDTV Profit, Minggu (12/7/2026).
Data tersebut menunjukkan sekitar 90 persen perusahaan yang bangkrut merupakan usaha kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Sebagian besar di antaranya memiliki modal di bawah 10 juta yen, sehingga lebih rentan menghadapi tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
Lonjakan kebangkrutan itu terjadi di tengah kebijakan moneter dan fiskal yang masih relatif longgar. Meski berbagai stimulus telah diberikan, banyak pelaku usaha kecil dinilai belum mampu memulihkan kondisi bisnis mereka.
Sektor jasa menjadi yang paling terdampak dengan menyumbang sekitar sepertiga dari total perusahaan yang gulung tikar. Di bawahnya terdapat sektor konstruksi dan perdagangan yang juga mengalami tekanan cukup besar.
Sementara itu, kelompok usaha yang paling banyak dilikuidasi meliputi restoran, toko makanan, serta bisnis akomodasi yang masih berjuang memulihkan permintaan setelah menghadapi berbagai tantangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.
Dampak kondisi tersebut turut dirasakan para pekerja di sektor konstruksi. Profesi seperti tukang kayu, tukang cat, tukang ledeng, hingga kontraktor listrik menjadi kelompok yang paling terdampak. Sebaliknya, perusahaan kontraktor berskala besar dinilai masih memiliki kemampuan bertahan karena didukung modal dan sumber daya yang lebih kuat.
Penjualan Melemah Jadi Faktor Utama
Laporan Tokyo Shoko Research menyebut melemahnya nilai tukar yen bukan menjadi satu-satunya penyebab meningkatnya angka kebangkrutan. Faktor yang paling dominan justru berasal dari lemahnya penjualan.
Kondisi tersebut menjadi penyebab hampir tiga perempat kasus kebangkrutan yang terjadi sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026.
Selain itu, perusahaan juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan baku, kemasan, transportasi, dan energi. Kenaikan biaya tersebut sulit diimbangi oleh peningkatan pendapatan karena konsumsi masyarakat belum pulih sepenuhnya.
Meski upah nominal pekerja di Jepang meningkat lebih dari 3 persen, masyarakat masih cenderung menahan pengeluaran. Pendapatan riil rumah tangga baru mulai menunjukkan perbaikan pada awal 2026 setelah sebelumnya tergerus inflasi.
Akibatnya, pengeluaran untuk kebutuhan non-primer, seperti makan di restoran maupun bepergian, masih menjadi pos yang banyak dikurangi masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap sektor jasa dan usaha kecil yang bergantung pada konsumsi domestik.
Pelemahan yen juga memperburuk situasi secara tidak langsung. Mata uang yang lebih lemah menyebabkan biaya impor meningkat, mendorong kenaikan harga barang, menekan daya beli konsumen, mengurangi pendapatan perusahaan, hingga akhirnya memicu kebangkrutan akibat lesunya penjualan.
Krisis Tenaga Kerja Perburuk Kondisi
Di sisi lain, dunia usaha Jepang juga masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga kerja. Sepanjang enam bulan pertama 2025 tercatat 237 kasus kebangkrutan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, mulai dari sulitnya merekrut pekerja hingga meningkatnya biaya upah.
Perusahaan-perusahaan kecil menjadi pihak yang paling kesulitan bersaing dengan korporasi besar dalam menarik tenaga kerja. Persaingan tersebut terutama dirasakan sektor konstruksi yang sangat bergantung pada pekerja terampil.
Gelombang kebangkrutan ini menjadi gambaran bahwa pemulihan ekonomi Jepang masih menghadapi tantangan besar. Di tengah kenaikan biaya usaha, lemahnya konsumsi rumah tangga, serta terbatasnya tenaga kerja, pelaku usaha kecil menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan ekonomi yang berkepanjangan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
