NARASITODAY.COM – Masyarakat di tiga desa di Kecamatan Sukajaya, yakni Desa Urug, Desa Kiarapandak, dan Desa Kiarasari, secara serentak melaksanakan kerja bakti untuk memperbaiki akses jalan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang kondisinya rusak parah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Nurodin Jaro Peloy, menyoroti kegiatan tersebut.
“Saat ini masyarakat di Desa Kiarasari dan Desa Urug serentak melaksanakan kerja bakti untuk perbaikan jalan tersebut, padahal jalan tersebut statusnya jalan milik Kabupaten Bogor,” ujar Nurodin Jaro Peloy, kepada wartawan melalui perpesanan WhatsApp. Jumat 26 Juli 2024.
Di titik lain pada ruas jalan yang sama, tepatnya di Desa Kiarapandak, warga juga melakukan hal serupa dengan bergotong royong bahkan menggunakan alat berat.
Dia menjelaskan, bahwa akses Jalan Cigudeg-Kiarasari-Cisangku mengalami dua kali mangkrak dalam pelaksanaannya. Pertama kali terjadi pada tahun 2021 dengan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 28,7 miliar yang dibagi dalam enam segmen.
“Pada segmen 5, ruas jalan Cigudeg- Kiarasari- Cisangku, tepatnya pada perbatasan Desa Kiarasari dengan Kiarapandak, proyek ini mangkrak. Pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Duta Tunas Kontruksi Pratama hanya sempat dikerjakan pada bagian kiri dan kanan jalan sebelum waktu habis,” bebernya.
Kata dia, mangkrak kembali terjadi pada tahun 2023. Anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk menyelesaikan proyek di perbatasan Kiarapandak-Kiarasari pada ruas Jalan Cigudeg-Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, juga gagal terlaksana dengan baik.
Proyek yang dimenangkan oleh CV. Moca Kresindo kembali mangkrak, menambah deretan kegagalan dalam penyelesaian jalan ini.
Pria kelahiran asal Sukajaya ini menyebut tahun 2024 ini , pemerintah kembali menganggarkan Rp 2 miliar untuk proyek yang sama.
Harapan besar disematkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat agar hasilnya maksimal dan tidak kembali mangkrak.
“Semoga pihak terkait dalam hal ini Dinas PUPR dapat melakukan pengawasan secara baik sehingga hasilnya maksimal dan tidak mangkrak lagi. Masa iya melaksanakan pembangunan yang sudah jelas-jelas ada uangnya tidak becus,” kata Nurodin Jaro Peloy.
Dia juga menekankan pentingnya Unit Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) dalam memilih penyedia jasa yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan proyek secara baik.
Nurodin menilai bahwa kelemahan eksekutif, terutama Pemda Bogor dan Dinas PUPR, dalam melaksanakan fungsinya sangat terlihat, meskipun anggaran dari APBD sudah tersedia setiap tahun.
“Dengan adanya kerja bakti dari masyarakat, diharapkan pemerintah bisa lebih peka dan serius dalam menangani proyek-proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan warga. Hal ini juga sebagai bentuk protes atas kinerja pemerintah yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat,” pungkasnya.***
