NARASITODAY.COM – Miris korban bencana alam di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, masih membutuhkan perhatian.
Pasalnya, sudah 4 tahun warga yang menjadi korban bencana alam belum mendapatkan haknya dari pemerintah, bahkan masyarakat setempat harus kesulitan air bersih dan tidak adanya fasilitas penunjang yang layak.
Kepala Desa Cileuksa Apih Ujang mengatakan, perlu di perhatikan juga fasos fasum dari mulai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (FSU), sarana air bersih, sarana peribadatan termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai kebutuhan yang harus disegerakan di perubahan yang masuk dalam skala prioritas.
“Ini menjadi kebutuhan hari ini jangan sampai warga pindah mengisi huntap, karena mereka itu ke bingungan, karena tidak ada sarana air bersih termasuk saluran PSU, sebab hal itu menjadi salah satu kerawanan warga dan harus cari air bersih kemana melihat kondisi ancaman serta kesehatan para warga,” ungkapnya, Minggu (22/09/24).
Menurut Apih Ujang, selama ini warga yang sudah menetap di huntap tidak memiliki fasilitas yang mempuni, bahkan kesulitan mendapatkan air bersih.
“Tahun 2025 harapan kami dari pemerintahan desa bagi warga yang terdampak bencana, lanjutan kekurangan yang sudah dibangun tahun 2024 dan sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, korban bencana alam yang ada di Desa Cileuksa sebanyak 1.174 kartu keluarga dan baru terbangun huntap sebanyak 558, yang artinya masih banyak korban bencana alam belum memiliki tempat tinggal.
“Bencana itu bukan hanya sudah terealisasi atau yang terbangun tapi masih ada kekurangannya, kekurangan itu yang dari data base DKPP itu hasil dari verivikasi. Karena dari awal itu sudah mengusulkan dengan data base yang ada sesuai dengan warga korban bencana alam,” paparnya.
Lebih lanjut, ia juga menuturkan, masih banyak warganya yang masih bertahan di huntara dan menetap di kediaman sanak saudaranya.
“Saat ini warga masih tinggal di huntara dan di rumah tunggu hasil swadaya,” tuturnya.
Kepala Bidang Perumahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Iin Kamaluddin mengatakan, kalau bicara perencanaan secara teknokratik istilahnya pihaknya sudah mempunyai rencana besar tapi bagaimana penuntasan seluruh huntap termasuk fasilitas pendukung lagi-lagi DKPP secara teknokratik sudah direncanakan.
“Tinggal kita menunggu kebijakan penentu kebijaksanaannya tentu kaitan dengan Anggaran ada pada banggar. Mereka yang akan menganalisa seberapa urgennya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, karena pembangunan tidak hanya huntap saja, dengan anggaran yang terbatas tentu dipilah dan dipilih oleh pemangku kebijakan.
“Saya yakin secara komitmennya sudah terbukti mulai kita kejar yang ketertinggalan yang kemarin yang sempat tidak dilaksanakan sekarang sudah mulai jalan,” tuturnya.
Ia mengatakan, berdasarkan usulan tahun 2020 ada sekitar 5.700. Namun yang terverifikasi sekitar 4.700, sekarang sudah terbangun 3.700 jadi kurang lebih 1000 huntap yang belum terbangun kan.
“Hanya saja untuk huntap ini karena memang jumlahnya sangat besar tahun lalu saja hampir 200 miliar tentu kita harus aga bersabar lagi mengingat kebutuhan tentang anggaran pembangunan tentunya dibagi-bagi ke dinas lainnya,” tuntasnya. (Man/Dres)
